Infografis
Ia menyebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 4 menyebutkan bahwa ekstradisi atau penyerahan orang tidak diperbolehkan tanpa dasar hukum yang jelas. Selain itu, pengalihan narapidana atau perkara antarnegara, seperti dari Indonesia ke Filipina dalam kasus Mary Jane Veloso, juga tidak diperbolehkan kecuali melalui perjanjian antar pemerintah yang telah diratifikasi dalam bentuk undang-undang.
"Dalam undang-undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana, disebutkan dalam pasal 4, satu yaitu melakukan ekstradisi atau penyerahan orang engga boleh," jelas Mahfud.
"Kedua yaitu pengalihan napi dan pengalihan perkara, dihukum di Indonesia kok dialihkan ke Filipina, nah itu engga boleh, itu semua harus ada di dalam undang-undang perjanjian dulu antar pemerintah lalu dimasukkan ke dalam undang-undang (ratifikasi)," sambungnya.
Menurutnya pemulangan seseorang ke Filipina dapat melanggar undang-undang jika dilakukan tanpa persetujuan DPR atau perubahan undang-undang terlebih dahulu. Hal ini, menurutnya, dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk dengan mudah meminta dipulangkan ke negaranya setelah melakukan tindak kriminal di Indonesia.
"Itu pemulangan orang ke Filipina melanggar kedua undang-undang kalau tidak ada persetujuan DPR dan tidak ada perubahan undang-undang lebih dulu, suatu saat orang mudah sekali melakukan kejahatan di Indonesia lalu minta dipulangkan ke negaranya dengan mudah," kata Mahfud.
![Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul T Vazquez (kanan) menandatangani perjanjian kesepakatan terkait pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane di Jakarta, Jumat (6/12/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/06/33662-perjanjian-kesepakatan-terkait-pemulangan-mary-jane-yusril-ihza-mahendra-raul-t-vazquez.jpg)
Terakhir, Mahfud mengimbau agar berhati-hati dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia. Menurutnya, niat baik yang tidak dipertimbangkan secara komprehensif dengan kaidah hukum dapat berpotensi menyebabkan pelanggaran terhadap kaidah hukum lainnya.
"Ya kita mengimbaulah ini hati-hati masalah kedaulatan hukum kita, itu jangan sampai hanya karena sebuah niat baik yang tidak dipikirkan secara komprehensif dengan kaidah hukum malah nanti menyebabkan kaidah hukum lain mudah dilanggar," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bersama dengan Wakil Menteri Kehakiman Filipina Raul Vazquez telah menandatangani perjanjian kesepakatan terkait pemulangan terpidana mati kasus narkotika Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina di Jakarta, Jumat (6/12/2024).
Dalam perjanjian tersebut Pemerintah Indonesia dan Filipina menyepakati pemulangan terdakwa mati kasus narkoba Mary Jane Veloso akan berlangsung sebelum hari raya Natal mendatang atau 25 Desember 2024.
Baca Juga: Terang-terangan Gus Miftah Bandingkan Mahfud MD dan Gibran: Profesor Dibilang Cupu
Diketahui, pemulangan narapidana asing sedang dilakukan pemerintah Indonesia ke beberapa negara tidak melihat jenis pidananya. Beberapa di antaranya setelah Pemerintah Filipina meminta pemindahan terpidana mati Mary Jane, kemudian Australia meminta pemindahan lima orang terpidana seumur hidup anggota Bali Nine, serta Prancis meminta pemindahan terpidana mati Serge Atlaoui. (Moh Reynaldi Risahondua)
