Hakim PN Jaksel Tunda Sidang Gugatan Soal Munaslub Kadin Indonesia, Ini Alasannya

Chandra Iswinarno, Faqih Fathurrahman

Kamis, 12 Desember 2024 | 14:53 WIB
Hakim PN Jaksel Tunda Sidang Gugatan Soal Munaslub Kadin Indonesia, Ini Alasannya
Sidang gugatan terhadap Kadin Indonesia dilakukan oleh 18 ketum tingkat provinsi di PN Jaksel, Kamis (12/12/2024). [Suara.com/Faqih]

Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menunda sidang gugatan terhadap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dilakukan oleh 18 Ketua Umum (Ketum) Kadin Provinsi.

Adapun gugatan tersebut soal pelaksanaan Munaslub Kadin 2024 yang menjadikan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketum Kadin Indonesia.

Diketahui para penggugat merupakan Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Bengkulu, Papua Barat Daya, Jawa Timur, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Riau, Kalimantan Timur, Papua, Jambi, Kalimantan Selatan, dan DKI Jakarta.

Sementara pihak tergugat yakni Ketua Panitia Penyelenggara Munaslub 2024, Akbar Himawan Bukhari, Ketua Panitia Pengarah Munaslub 2024 Muhammad Iqbal, Ketua Panitia Pelaksana Munaslub 2024 Bayu Priawan Djokosoetono, dan Ketua Sidang Munaslub 2024 H AM Nurdin Halid. Serta pihak turut tergugat, Anindya Novyan Bakrie.

Kuasa hukum pihak penggugat, Denny Kailimang mengatakan, gugatan tersebut ditunda lantaran secara administratif, para tergugat belum mendaftarkan surat kuasanya.

"Kita sudah daftar surat kuasa penggugat, semuanya sudah terdaftar. Cuma para tergugat ini belum mendaftarkan surat kuasanya. Jadi sidang ditunda untuk tanggal 19 untuk mengkonfirmasi pendaftaran dari para tergugat," kata Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).

Denny mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan oleh 18 Ketum Kadin Provinsi, karena Munaslub Kadin kemarin tidak sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang tertuang lewat Pasal 18 ayat (1) dan (2) Kepres nomor 18 Tahun 2022.

Sebelumnya, Dewan Pertimbangan dan sejumlah Pengurus Kadin Indonesia menggelar Munaslub Kadin Indonesia, Sabtu (14/9/2024) lalu.

Dari hasil Munaslub tersebut, menyepakati Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2024-2029 untuk menggantikan Arsjad Rasjid.

baca juga

Munaslub ini mendapat penolakan dari Dewan Pengurus Kadin, mayoritas Ketua Umum Kadin Daerah, dan ALB karena dinilai menyalahi AD/ART Kadin Indonesia.

Pasca Munaslub Kadin juga sempat menjadi sorotan, lantaran Menara Kadin sempat digeruduk oleh sejumlah orang. Saat itu mereka melakukan penganiayaan terhadap pihak Arsjad Rasjid yang saat itu sedang berada di lokasi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Gaet Investor Jepang, Haji Isam dan Ketua Kadin Hadir di Istana Negara

Prabowo Gaet Investor Jepang, Haji Isam dan Ketua Kadin Hadir di Istana Negara

News | Jum'at, 06 Desember 2024 | 14:31 WIB

Di Depan Para Pengusaha Kadin, Airlangga Tekankan Ekonomi Digital sebagai Lompatan Pertumbuhan Ekonomi

Di Depan Para Pengusaha Kadin, Airlangga Tekankan Ekonomi Digital sebagai Lompatan Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Minggu, 01 Desember 2024 | 22:30 WIB

KADIN: Kebijakan Pengupahan Harus Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi

KADIN: Kebijakan Pengupahan Harus Berorientasi Pada Pertumbuhan Ekonomi

Bisnis | Senin, 25 November 2024 | 20:44 WIB

Terkini

3  Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:42 WIB

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 22:41 WIB

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:44 WIB

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:43 WIB

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:28 WIB

Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas

Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:26 WIB

Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka

Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:26 WIB

Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM

Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:18 WIB

Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT

Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT

News | Kamis, 25 Juni 2026 | 21:12 WIB