Suara.com - Penjabat Presiden Korea Selatan Han Duck-soo meyakinkan sekutu-sekutu negaranya dan mencoba menstabilkan pasar keuangan pada hari Minggu, sehari setelah Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan atas upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.
Han berbicara dengan Presiden AS Joe Biden melalui panggilan telepon pada hari Sabtu.
"Korea Selatan akan menjalankan kebijakan luar negeri dan keamanannya tanpa gangguan dan berusaha untuk memastikan aliansi Korea Selatan-AS dipertahankan dan dikembangkan dengan mantap," kata Han dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.
Han menjadi penjabat presiden Korea Selatan berdasarkan keputusan konstitusi.
Untuk menstabilkan ekonomi dan kepemimpinan negara, partai oposisi utama mengumumkan tidak akan meminta pemakzulan Han atas keterlibatannya dalam keputusan darurat militer Yoon pada tanggal 3 Desember.
"Mengingat perdana menteri telah dikonfirmasi sebagai penjabat presiden dan mempertimbangkan bahwa pemakzulan yang berlebihan dapat menyebabkan kebingungan dalam pemerintahan nasional, kami telah memutuskan untuk tidak melanjutkan prosedur pemakzulan," kata pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung kepada wartawan.
Sementara itu, para pemimpin oposisi secara aktif mengupayakan tindakan cepat atas pemakzulan Yoon oleh pengadilan.
Pengadilan akan mulai menyidangkan kasus tersebut pada hari Senin, dan memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan. Namun, para pengamat mengatakan bahwa putusan pengadilan dapat datang lebih cepat. Hingga saat itu, kewenangan dan tugas kepresidenan Yoon telah ditangguhkan.
Selama panggilan tersebut, Biden menekankan hubungan kuat yang dimiliki Washington dengan Seoul.
Baca Juga: Sah! Presiden Korea Selatan Resmi Dimakzulkan
"Presiden Biden menyatakan keyakinannya bahwa aliansi tersebut akan tetap menjadi kunci utama perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik selama masa jabatan Penjabat Presiden Han," kata Gedung Putih dalam pembacaan panggilan tersebut.
Biden juga menyampaikan penghargaannya atas ketahanan demokrasi dan supremasi hukum di Republik Korea dan menegaskan kembali komitmen kuat Amerika Serikat kepada rakyat Republik Korea, Gedung Putih menambahkan.
