Khawatir Ulang Rezim Jokowi, Greenpeace Yakin Prabowo-Gibran Bakal Ugal-ugalan Tanpa Ada Oposisi

Suara.com - Greenpeace Indonesia meyakini pemerintah era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menjalankan berbagai proyek secara ugal-ugalan. Kondisi tersebut memungkinkan karena saat ini tak ada oposisi dalam pemerintahan.

Koordinator Pokja Politik Greenpeace Indonesia, Khalisah Khalid mengatakan, oposisi penting dalam pemerintahan sebagai penyeimbang. Tanpa itu, kubu penguasa akan menjalankan berbagai kebijakan secara semena-mena.

"Kemudian kekhawatiran yang lain adalah secara politik, gak ada kekuatan penyeimbang dari pemerintahan Prabowo-Gibran kalau kami melihat formasinya di parlemen," ujar Khalisah kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Ia menyebut Joko Widodo alias Jokowi saat masih menjabat sebagai presiden sudah terkesan besar kepala karena tak adanya oposisi. Ia khawatir hal serupa akan kembali terulang di pemerintahan saat ini. 

"Ini sebenarnya juga, kan presiden Jokowi itu besar kepala dan merasa selalu di atas angin karena memang gak ada kekuatan penyeimbang. Gak ada oposisinya. Sekarang kalau kami lihat di parlemen, DPR itu KIM (Koalisi Indonesia Maju) plus gitu ya, selain PDIP," ungkapnya.

Tanpa adanya oposisi, kepala negara akan menjalankan berbagai proyek ambisius yang nantinya bisa saja berdampak kepada rakyat. Perlawanan dari para aktivis dan masyarakat sipil juga tak akan memberi pengaruh lantaran tak didukung kekuatan politik.

Jadi menjalankan roda pemerintahan dengan target-target dan kebijakan ekonomi yang sangat ambisius dan kita prediksi akan ugal dugalan, dengan tanpa adanya kekuatan penyeimbang di parlemen," jelasnya.

"Itu kita akan membayangkan bagaimana akan semakin presiden ini akan semakin menganggap dirinya punya kekuatannya besar," tambahnya. 

Karena itu, organisasi masyarakat sipil akan punya peranan penting untuk mengakomodir perlawanan rakyat terhadap berbagai proyek yang ugal-ugalan nantinya.

"Di sinilah peran-peran CSO juga menjadi sangat penting gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi kelompok penyeimbang dari pemerintahan, karena bahaya sekali gitu. Demokrasi kita akan sangat berbahaya kalau tidak ada kekuatan penyeimbang gitu," pungkasnya.