Infografis
“Kami merasa sangat kecewa dan prihatin atas sikap yang ditunjukkan oleh tim komunikasi yang seharusnya mendukung tugas jurnalistik, bukannya menghalangi atau bahkan melakukan intimidasi,” tambahnya.
Sigit mendesak agar AHY melngevaluasi dan merombak terhadap tim komunikasi yang ada di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia.
![Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY, Menhub Dudy Purwagandhi dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memantau kesiapan nataru di Stasiun Yogyakarta, Selasa (17/12/2024). [Kontributor/Putu Ayu Palupi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/17/24580-menteri-ahy.jpg)
Evaluasi ditekankan, kata Sigit, soal prosedur komunikasi yang berlaku, khususnya terkait dengan sikap dan etika tim komunikasi dalam berinteraksi dengan para jurnalis.
“Tindakan intimidasi atau pelecehan terhadap wartawan tidak dapat diterima dalam prinsip demokrasi dan keterbukaan publik,” ucapnya.
Sigit menyoroti, meski AHY berlatar belakang militer namun sebaiknya saat telah menjadi menteri dalam kabinet, bisa lebih humanis dan menghargai kerja-kerja jurnalistik.
“Kami menganggap bahwa prosedur militerisme yang diberlakukan dalam mengawal agenda Menko AHY telah menciptakan atmosfer yang tidak nyaman bagi para jurnalis. Seharusnya, proses komunikasi dalam setiap agenda dapat berjalan dengan saling menghargai dan penuh profesionalisme, serta tidak menciptakan jarak yang tidak perlu antara pejabat publik dan wartawan,” ungkapnya.
Sigit meminta, agar AHY mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang lagi di masa mendatang.
“Hingga persoalan ini benar-benar ditangani, maka kami dari Forum Sahabat Infrastruktur untuk sementara waktu melakukan boikot terhadap agenda dan wawancara Menko AHY,” pungkasnya.
Baca Juga: Memupuk Harapan Baru di Tanah Humbang Hasundutan: Sebuah Cerita Petani dari Program Lumbung Pangan
