Infografis
Pemungutan suara untuk menentukan nasib Han dilakukan saat Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pertamanya dalam kasus yang akan memutuskan apakah Yoon akan dikembalikan jabatannya atau diberhentikan secara permanen dari jabatannya.
Pengadilan memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan apakah akan mengembalikan jabatan Yoon atau memberhentikannya. Dalam skenario terakhir, pemilihan presiden baru akan diadakan dalam waktu 60 hari.
Yoon tidak diharuskan menghadiri sidang tersebut, dan tidak jelas apakah ada orang dari tim hukumnya yang akan hadir.
Berbeda dengan dua presiden Korea Selatan sebelumnya yang dimakzulkan, Yoon sejauh ini menolak menerima atau mengakui komunikasi pengadilan.
Pada hari Kamis, seorang juru bicara pengadilan mengatakan sidang akan tetap diadakan terlepas dari partisipasi timnya, tetapi dia tidak mengomentari apakah presiden pada akhirnya akan dipaksa untuk menanggapi.
Jika Han dimakzulkan, menteri keuangan akan mengambil alih jabatan presiden sementara.
Partai Demokrat memiliki kendali mayoritas di parlemen, tetapi ada ketidaksepakatan antara partai-partai dan beberapa pakar konstitusi mengenai apakah mayoritas sederhana atau suara dua pertiga diperlukan untuk memakzulkan presiden sementara.
Pada hari Kamis, won Korea Selatan melemah ke level terendah sejak Maret 2009 dalam perdagangan yang menipis karena liburan di tengah reli dolar AS yang terus berlanjut.
Analis mengatakan tidak banyak yang bisa membalikkan sentimen negatif yang berasal dari ketidakpastian politik minggu ini, sementara dolar yang kuat tidak menguntungkan saham Korea Selatan.
Baca Juga: Korea Habiskan Anggaran Rp 3.242 Triliun Untuk Tingkatkan Populasi Manusia
Yoon mengejutkan negaranya dan dunia dengan pengumuman larut malam pada tanggal 3 Desember bahwa ia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi "kekuatan anti-negara".
