Infografis
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempertanyakan kebenaran ihwal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut memiliki sejumlah rekaman video dan akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara di kasus korupsi.
"Ah ya emangnya ada?" kata Prasetyo Hadi di Indonesia Arena usai Perayaan Natal Nasional, Sabtu (28/12/2024) malam.
Menurut dia, bila memang video tersebut benar ada maka silakan disampaikan.
"Kalau ada ya disampaikan aja," kata Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa semua ada landasan dan fakta hukum.
"Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," katanya.
Diketahui, mengenai Hasto yang disebut bakal membongkar video dugaan keterlibatan para petinggi negara di kasus korupsi disamlaikam Juru Bicara PDIP Guntur Romli.
Singgung Ambisi Presiden 3 Periode
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Melalui tayangan video, Hasto menyampaikan bahwa PDIP adalah partai yang sealu menghormati keputusan KPK. Hasto menyadari risikonya sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintahan. Termasuk masuk penjara.
"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," kata Hasto Kristiyanto dalam video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Selain itu, Hasto juga menyinggung berbagai intimidasi dari pihak lain yang meminta agar PDIP tidak memecat kader pelanggar konstitusi yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto.
Menurut Hasto, intimidasi terus datang bahkan oleh para aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi. Kata Hasto, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.
"Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.
