Ngaku Pede Menang Lawan Hasto di Praperadilan, Elite PDIP Ultimatum Jubir KPK: Jangan Beropini!

Suara.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) , Aria Bima meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak beropini. Hal itu disampaikan Aria menanggapi keyakinan KPK memenangkan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Saya kira KPK tidak perlu membuat opini. Apalagi juru bicara," kata Aria di kawasan GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Aria mengingatkan KPK untuk melaksanakan tahapan-tahapan hukum, ketimbang membuat opini.

"KPK laksanakan saja tahapan-tahapan hukumnya. Tidak membuat opini-opini ke masyarakat yakin tidak adanya nanti ada di fakta peradilan," kata Aria.

"Yakin tidaknya nanti ada di keputusan hakim, juga di jaksa, juga kemudian di saksi maupun di pembela kami. Jadi saya berharap KPK bertindak secara profesional tidak perlu harus mendahului hal-hal yang sifatnya normatif prosedural," sambung Aria.

Sementara itu, Hasto tidak berkomentar jauh menanggapi pernyataan KPK. Ia menyerahkan kepada tim hukum.

"Nanti, tim hukum. Kalau itu nanti teknis tim hukum. Kalau nanti itu tim hukum," kata Hasto.

Gugat KPK

Hasto sebelumnya resmi menggugat KPK terkait penetapan statusnya sebagai tersangka. Gugatan praperadilan terhadap KPK diajukan Hasto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (10/1/2025) lalu. 

Permohonan praperadilan Hasto teregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. Sidang  perdana praperadilan yang diajukam Hasto akan dipimpin oleh hakim tunggal Djumyanto bakal digelar pada 21 Januari 2025 mendatang, 

Dijerat KPK 2 Kasus

Sebelumnya KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK (Hasto Kristiyanto) yang bersangkutan sebagai Sekjen PDIP Perjuangan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/12/2024).

Dia menjelaskan bahwa Hasto bersama-sama dengan Harun Masiku melakukan suap kepada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Setyo menjelaskan penetapan Hasto sebagai tersangka ini didasari oleh surat perintah penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.