Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan, jika Presiden RI Prabowo Subianto sudah meminta agar pagar laut sepanjang 30,6 kilometer di Tangerang untuk disegel.
"Sudah. Beliau sudah setuju pagar laut, pertama, itu disegel," kata Ahmad Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ia mengungkapkan, Prabowo juga meminta agar adanya pagar tersebut untuk dicabut. Terlebih agar diusut siapa yang memasangnya.
"Kemudian yang kedua, beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu," ujarnya.
Saat ditanya apakah akan ada evaluasi proyek pembangunan Partai Indah Kapuk (PIK) 2, Muzani enggan bicara sampai ke sana.
"Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya ketua MPR," jawabnya.
Sebelumnya, pagar laut misterius di perairan Tangerang kekinian menjadi topik panas. Salah satunya, kehadiran pagar sepanjang 30,16 kilometer ini dinilai bisa mengganggu rencana pemerintah membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW).
Pasalnya, lokasi pagar laut tersebut berada dalam rencana proyek GSW pemerintah. Lantas, bagaimana nasib proyek GSW?
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti menegaskan, proyek GSW tetap berjalan seperti rencana. Namun, bilang dia, pada dasarnya pemeritah tidak mengetahui maksud dan tujuan adanya pagar laut tersebut.
Baca Juga: Pemprov DKI Sebut Pagar Laut di Sekitar Pulau C Reklamasi Sepanjang 500 Meter, Tak Ganggu Nelayan
"Kan kita belum tahu kaitannya itu (pagar laut misterius) untuk apa. Kalau kita untuk yang tanggul laut tetap akan kita lakukan sesuai dengan rencana yang sudah kita inikan (rancang)," ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Diana melanjutkan, pemerintah juga masih dalam tahap kajian dan rencana dalam proyek GSW. "Iya, masih dalam perencanaan," kata dia.
Sebagai informasi, Proyek GSW menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Proyek ini akan terbentang dari Banten hingga Jawa Timur.
Tahap awal, tanggul raksasa sepanjang 21 km akan dibangun untuk fokus menangani kondisi di kawasan utara Jakarta.
Pemerintah juga mengiringi rencana pembangunan proyek besar ini dengan penyelesaian masalah mendasar lainnya, seperti mengurangi dampak penurunan muka tanah.
