Suara.com - Presiden RI Prabowo memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pemanggilan tersebut dalam rangka rapat untuk membahas program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).
Diketahui, program yang berlaku untuk 7 sektor industri tersebut telah berakhir pada 31 Desember 2024 lalu. Kekinian program direncanakan berlanjut.
"Ya," kata Airlangga menanggapi pertanyaan ihwal keberlanjutan program HGBT di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Bukan hanya membahas tentang keberlanjutan HGBT, rapat di Istana antara presiden dan Airlangga turut membahas rencana perluasan program yang tidak hanya berlaku untuk 7 sektor.
"Nanti sektornya akan di bahas, diperluas. Permintaanya perluasan. Nanti kita bahas," kata Airlangga.
Selain Airlangga, Prabowo turut memanggil Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk menbahas hal yang sama.
"Bahas gas, bahas gas," ucap Agus.
Ia juga mengonfirmasi perihal pembahasan perluasan sektor program HGBT.
"Kita bahas sekarang. Belum ada informasi," kata Agus.
Baca Juga: Industri Keluhkan Harga Gas, Menperin Berharap Kebijakan HGBT Kembali Berlanjut Secepatnya
Keluhan Industri
Sebelumnya, Agus Gumiwang mengaku menerima banyak keluhan dari industri terkait harga gas yang mahal.
Hal ini karena pemerintah belum juga memperpanjang program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU.
"Banyak keluhan yang saya dapati dari industri," kata Agus ditulis Senin (20/1/2025).
Agus menjelaskan, komponen gas dalam sebuah industri merupakan yang hal yang penting untuk produksi, termasuk bahan baku utama.
Oleh sebab itu, Agus berharap program HGBT untuk tujuh sektor industri senilai 6 dolar AS per MMBTU, dapat segera berlaku kembali.
"Saya kira harus segera berlaku ya, karena pabrik harus berjalan. Jadi gas yang dibutuhkan itu tetap harus ada," ujarnya.
Adapun tujuh kelompok industri yang mendapat HGBT, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.
Program tersebut telah berakhir 31 Desember 2024, sehingga 7 industri saat ini dikenakan harga gas komersil.
Ekonom dari CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, kebijakan HGBT sebelumnya telah membantu industri dalam menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing, terutama di tengah tantangan pemulihan ekonomi.
"Apalagi kita tahu bahwa harga gas untuk industri di Indonesia dengan beberapa negara pembanding, misalnya Vietnam Thailand dan Malaysia relatif masih tinggi," ujar Yusuf.
Menurutnya, dengan berakhirnya harga gas murah maka mempengaruhi daya saing dari 7 industri tersebut, dan hal ini akan bertolak belakang dengan rencana pemerintah dalam upaya mendorong kembali ke industrialisasi yang ditetapkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.
