Suara.com - Pasukan keamanan Israel yang didukung oleh helikopter menyerbu kota Jenin di Tepi Barat pada Selasa (21/1), menewaskan sedikitnya delapan warga Palestina dalam operasi yang disebut Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai operasi militer berskala besar dan signifikan.
Operasi ini dilakukan sehari setelah mantan Presiden AS Donald Trump mengumumkan pencabutan sanksi terhadap pemukim ultranasionalis Israel yang menyerang desa-desa Palestina. Netanyahu menyatakan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari upaya menargetkan militan yang didukung Iran.
"Kami bertindak secara sistematis dan tegas terhadap poros Iran di mana pun ia memperluas pengaruhnya – di Gaza, Lebanon, Suriah, Yaman, Yudea, dan Samaria," ujar Netanyahu, merujuk pada istilah yang digunakan Israel untuk wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Ketegangan Meningkat di Tepi Barat
Serangan terhadap Jenin ini terjadi hanya dua hari setelah dimulainya gencatan senjata di Gaza, yang justru menggarisbawahi ancaman kekerasan lebih lanjut di Tepi Barat. Militer Israel menyatakan bahwa operasi ini merupakan bagian dari upaya kontraterorisme yang melibatkan tentara, polisi, dan badan intelijen.
Jenin dan kamp pengungsi di sekitarnya selama ini dikenal sebagai basis kelompok militan bersenjata seperti Hamas dan Jihad Islam, yang mendapat dukungan dari Iran. Saat operasi berlangsung, pasukan keamanan Palestina dilaporkan mundur dari kamp pengungsi, sementara suara tembakan gencar terdengar dalam rekaman yang beredar di media sosial.
Layanan kesehatan Palestina melaporkan bahwa selain delapan korban tewas, 35 warga lainnya mengalami luka-luka akibat serangan tersebut. Insiden ini terjadi hanya seminggu setelah serangan udara Israel di kamp pengungsi Jenin yang menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina.
Sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023, konflik di Tepi Barat semakin meningkat, dengan ratusan warga Palestina dan puluhan warga Israel tewas, serta ribuan warga Palestina ditahan dalam operasi militer Israel.
Perlindungan Pemukim dan Kekerasan Pemukiman
Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, yang dikenal sebagai pendukung pemukiman, menyatakan bahwa operasi ini merupakan awal dari kampanye yang kuat dan berkelanjutan untuk menindak kelompok militan demi melindungi pemukiman Israel di Tepi Barat.
Smotrich juga menyambut baik keputusan Trump untuk mencabut sanksi terhadap pemukim yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina. Ia berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan baru untuk memperluas pemukiman Israel.
Saat ini, sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, di antara 2,7 juta warga Palestina. Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel menolaknya dengan alasan hubungan historis dan religius terhadap wilayah tersebut.
Ketegangan semakin meningkat setelah serangkaian serangan pemukim Israel terhadap warga Palestina, termasuk di desa al-Funduq pada Senin malam, di mana gerombolan pemukim menghancurkan mobil dan membakar properti setelah insiden penembakan yang menewaskan tiga warga Israel awal bulan ini.
Militer Israel menyatakan telah membuka penyelidikan atas insiden tersebut, yang melibatkan puluhan warga sipil Israel, beberapa di antaranya mengenakan topeng. Sementara itu, Otoritas Palestina mengecam serangan pemukim dan penghalangan jalan yang semakin meluas di Tepi Barat.
"Kami menyerukan pemerintahan baru Amerika untuk campur tangan guna menghentikan kejahatan dan kebijakan Israel ini yang tidak akan membawa perdamaian dan keamanan bagi siapa pun," ujar kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam sebuah pernyataan.
Konflik Berlanjut
Dengan meningkatnya operasi militer Israel dan respons keras dari kelompok militan Palestina, kekerasan di Tepi Barat diperkirakan akan terus berlanjut. Situasi ini semakin memperumit upaya mencapai perdamaian jangka panjang di wilayah tersebut.
TERPOPULER
