Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran, mulai dari Jaksa Agung, Kepala BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menindak perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan.
Prabowo mengingatkan kepada kepala instansi dan badan agar bisa menegakkan hukum.
"Kemudian saya juga sudah memberi keputusan pada unsur penegak hukum, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, dan Panglima TNI untuk menegakkan hukum dan aturan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan-ketentuan pertanahan dan hutan," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Prabowo menegaskan jangan sampai ada perusahaan yang mendapatkan perlakuan khusus. Ia ingin semua ketentuan dipatuhi.
"Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus," tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan memcabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan bila perusahaan masih melanggar ketentuan pertanahan dan hutan.
"Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan ya pemerintah akan melaksanakan kewajibannya mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Jadi ini juga langkah yang akan kita laksanakan," tutur Prabowo.
