Suara.com - Usulan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dalang pembuatan pagar laut di Perairan Tangerang, Banten ditanggapi dingin Partai Golkar.
Sekjen DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menilai, belum diperlukan pansus untuk membahas persoalan pagar laut.
“Kalau sampai saat ini ya, kami belum memandang perlu sampai sejauh itu ya,” kata Sarmuji usai menghadiri perayaan Natal yang diselenggarakan DPP AMPI di Markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (22/1/2025).
Sarmuji mengungkapkan, lebih elok apabila dilakukan identifikasi persoalan terlebih dahulu melalui rapat kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) atau kementerian terkait lainnya.
“Jadi identifikasi persoalan itu bisa melalui komisi terlebih dahulu. Baik di rapat kerja, di KKP maupun di kementerian terkait lainnya,” jelasnya.
Pembentukan pansus, lanjut Sarmuji, baru diperlukan bila dari hasil identifikasi permasalahan tidak dapat diselesaikan di tingkat eksekutif.
“Tapi hingga saat ini rasanya belum karena para pimpinan komisi, anggota komisi masing-masing belum memanggil menteri-menteri terkait,” ucapnya.
“Nanti kita tunggu hasil dari pemanggilan komisi-komisi terhadap kementerian terkait,” tambah Sarmuji.
Masih menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah cukup tegas dengan mengeluarkan instruksi pembongkaran pagar laut yang membentang hingga 30 kilometer tersebut.
Baca Juga: Aguan dan Anthony Salim Didesak untuk Diperiksa Terkait Pagar Laut Tangerang
“Pak Presiden sudah memerintahkan supaya itu dibongkar ya. Itu menunjukkan komitmen Presiden terhadap aspek tata lingkungan, keberpihakan pada nelayan,” katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengusulkan soal pembentukan Pansus ikhwal mengusut dalang pagar laut di pesisir pantai Tangerang Banten.
Pasalnya, pagar laut tersebut telah membuat gaduh hingga menimbulkan spekulasi liar yang berdampak menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
