Suara.com - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding mengaku sudah menyampaikan informasi kepada keluarga korban perihal peristiwa penembakan terhadap warga negara Indonesia di sekitar perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia.
“Saya sudah meminta jajaran saya untuk memastikan seluruh keluarga tahu masalahnya,” kata Karding di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (27/1/2025).
“Sudah, kami langsung minta bergerak ke keluarga supaya tidak simpang siur dan mereka ada kepastian informasi,” tambah dia.
Pada kesempatan yang sama, Karding juga mengatakan hal tersebut dilakukan guna memitigasi hal-hal yang perlu disiapkan untuk melindungi dan menjaga pekerja imigran Indonesia (PMI).
Insiden Penembakan WNI di Malaysia
Sekadar informasi, 5 WNI menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia dan satu di antaranya dinyatakan meninggal dunia.
Para korban diduga akan keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal dan melakukan perlawanan sehingga terjadi penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia.
Menanggapi itu, Direktur Perlindungan WNI (PWNI) Kemenlu RI Judha Nugraha mengatakan pihaknya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Malaysia telah memonitor informasi soal insiden penembakan terhadap WNI ini.
“Berdasarkan komunikasi KBRI dengan PDRM didapat konfirmasi bahwa benar pada tgl 24 Januari 2025 telah terjadi penembakan oleh APMM (Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia) terhadap WNI yang diduga akan keluar Malaysia melalui jalur ilegal," tulis Judha dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).
Kirim Nota Diplomatik
Judha dalam keterangannya mengatakan, penembakan dilakukan karena WNI melakukan perlawanan. Diketahui insiden penembakan tersebut mengakibatkan satu WNI meninggal dunia dan beberapa luka-luka.
Ia berujar KBRI telah meminta akses kekonsuleran untuk menjenguk jenazah dan menemui para korban luka. Sementaea data mengenai para korban masih terus didalami.
“KBRI juga akan mengirimkan nota diplomatik untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas insiden tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan excessive use of force," tulis Judha.
“Kemlu dan KBRI Kuala Lumpur akan terus memonitor penanganan kasus ini oleh otoritas Malaysja dan memberikan bantuan kekonsuleran kepada para WNI," pungkasnya.
