Suara.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin diganggu dengan hal-hal yang tidak relevan menjelang putusan dismissal pada Selasa (4/2/2025) dan Rabu (5/2/2025) mendatang.
Saldi meminta agar semua pihak berperkara bisa menyerahkan sepenuhnya kepada sembilan hakim MK untuk menentukan perkara yang akan dilanjutkan ke tahap pembuktian dan perkara yang akan dihentikan.
“Jangan diganggu dengan hal-hal yang tidak relevan karena banyak saja cerita ini segala macam, kadang-kadang itu hanya spekulasi di luar saja untuk morotin pihak terkait, untuk pemohon, segala macamnya begitu. Untuk memorotin prinsipal lah, bilang ‘kita sudah bicara dengan ini’ dan segala macamnya,” kata Saldi di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2025).
Dia juga mengingatkan para pihak berperkara untuk tidak mempercayai iming-iming yang disampaikan pihak tertentu untuk memastikan perkaranya bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya.
“Tolong diingat itu, para prinsipal seluruh republik, jangan mudah percaya dengan soal-soal yang seperti itu,” tegas Saldi.
“Serahkan ke kami memutuskannya. Oleh karena itu, kami berterima kasih kepada kita semua dan mudah-mudahan kami bisa menjaga amanah,” tambah dia.
Sebelumnya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan sidang sengketa Pilkada 2024 atau perselisihan hasil pilkada (PHP) akan dilanjutkan setelah putusan dismissal dengan agenda pembuktian.
![Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Guntur Hamzah (kanan) memimpin sidang perdana perselisihan hasil pemilihan pilkada di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/1/2025). [ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/rwa]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/01/08/23742-sidang-perdana-sengketa-pilkada-2024-suhartoyo.jpg)
Putusan dismissal ini harus melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH) untuk menentukan perkara yang dihentikan dan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Untuk perkara-perkara yang nantinya bisa melanjutkan ke sidang berikutnya, Suhartoyo menjelaskan perihal aturan mengenai jumlah saksi dan ahli.
Baca Juga: Bicara Filosofi Hukum di Sidang Sengketa Pilkada, Hakim Arief Hidayat: Sekalian Kuliah
“Untuk perkara yang berkaitan dengan PHPU Provinsi, Gubernur, ahli dan saksi yang diajukan maksimal 6 orang. Kemudian, untuk kabupaten/kota 4 orang,” kata Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2025)
“Ini bisa digabung antara saksi dan ahlinya, sepanjang tidak melebihi maksimal tadi, untuk provinsi 6 dan untuk kabupaten/kota 4,” tambah dia.
Nantinya, para pihak yang menghadirkan saksi dan ahli harus menyampaikan daftar identitas, keterangan saksi dan ahli, serta CV kepada MK paling lambat satu hari sebelum sidang pembuktian digelar.
