Suara.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi belanja dengan memangkas anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Pemangkasan anggaran itu disebut-sebut dilakukan Prabowo demi memuluskan program makan bergizi gratis (MBG) yang kini sedang digencarkan oleh pemerintah.
Menanggapi itu, pengamat politik Rocky Gerung menilai pemangkasan anggaran yang dilakukan Prabowo bisa berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurut Rocky, keputusan ini menandakan adanya "sense of crisis" setelah 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi yang dinilai boros dalam pengelolaan birokrasi. Namun, ia menggarisbawahi bahwa penghematan besar-besaran memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
"Perintah presiden untuk penghematan anggaran memang penting untuk diucapkan sebagai keprihatinan presiden terhadap keadaan yang mungkin selama 10 tahun Pak Jokowi tidak diperhatikan, itu pemborosan birokrasi," ujar Rocky dikutip Suara.com dari siniar yang tayang di akun Youtube pribadinya, Kamis (30/1/2025).
Rocky menjelaskan bahwa anggaran negara selama ini menjadi motor penggerak berbagai kegiatan ekonomi di daerah.
Jika alokasi anggaran untuk seminar, pelatihan, dan kegiatan kementerian lainnya dikurangi, hal ini akan berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada kegiatan tersebut.
Contohnya seperti hotel, pengusaha spanduk, penyedia transportasi, hingga usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Kalau ada seminar, itu pasti tukang spanduk dapat, hotel-hotel kebanjiran order, pengusaha bunga senang, kawan-kawan ojol dapat rezeki, maskapai penerbangan juga kebagian. Penghematan negara itu punya efek restriktif yang menyebabkan konsumsi tidak tumbuh di daerah," jelas Rocky.
Ia menyoroti bahwa Indonesia sangat bergantung pada pertumbuhan konsumsi, baik di tingkat rumah tangga maupun UMKM.
Oleh karena itu, kebijakan penghematan yang terlalu besar justru dapat memperlambat perputaran uang di daerah, yang selama ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Rocky juga menyinggung dampak pengurangan anggaran bagi universitas yang kerap menjadi penyelenggara pelatihan dan kegiatan pemerintah lainnya.
"Kalau itu dipangkas, artinya pertumbuhan ekonomi di daerah juga akan mandek atau terhalang," tegasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini kini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan pertumbuhan di daerah.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
TERPOPULER
