Peringatkan Pengusaha Penggilingan Padi, Prabowo: Jangan Korbankan Petani

Suara.com - Presiden RI Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Kementerian Pertanian. Dalam kunjungannya, Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan hingga harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GPK) yang harus merata demi keuntungan semua pihak.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam rapat daring bersama kepala Dinas Pertanian tingkat provinsi, kabupaten/kota seluruh Indonesia, dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

Mengawali arahannya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bekerja keras membuat Indonesia menuju swasembada pangan.

Prabowo menekankan kembali bahwa masalah swasembada pangan adalah hidup dan matinya bangsa Indonesia

"Saya ulangi, masalah pangan adalah masalah kedaulatan, masalah kemerdekaan, masa survival kita sebagai bangsa. Kalau kita mau jadi negara maju, pangan harus aman," kata Prabowo, Senin (3/2/2025).

"Saya minta semua pihak untuk dengan hati yang tulus, dengan cinta tanah air, dengan cinta merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, setia kepada tujuan ini," sambungnya.

Prabowo lantas mengingatkan pentingnya peningkatan kesejahteraan kepada para petani yang merupakan produsen pangan.

Prabowo mengatakan kehidupan dan kesejahteraan petani harus baik dan meningkat. Peningkatan itu dilakukan salah satunya dengan pemerataan HPP GPK di tingkat petani sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg).

"Karena itu pemerintah republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah. Harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp 6.500. Saya siap keluarkan peraturan pemerintah (PP)," kata Prabowo.

Pemerintah Tidak Main-main

Prabowo menegaskan pihaknya tidak main-main soal harga gabah. Ia menyampaikan bahwa semua pihak harus diuntungkan, tetapi bukan berarti ambil untung seenaknya.

"Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha A harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya. Semua pihak harus menang, produsen, petani, pegusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga," kata Prabowo.

Prabowo mewanti-wanti pengusaha penggilingan padi jika masih bermain-main soal harga gabah.

"Dan kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi, saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival. Saya tidak main-main," kata Prabowo.

"Saya ulangi, harga gabah kering panen itu harus Rp 6.500. Para menteri, para pembantu saya, para staf, para ahli, segera merumuskan langkah-langkah yang harus diambil," tutur Prabowo.

Prabowo kemudian mempersilakan Ketua Perpadi Sutarto Alimoeso. Melalui laporannya kepada presiden, Sutarto menyampaikan bahwa pengusaha penggilingan pagi sudah mengikuti keputusan pemerintah menyoal haega gabah Rp 6.500.

"Jadi bahkan sebenarnya pada kasus-kasus tertentu penggilingan padi membelinya di atas Rp 6.500 bapak presiden," kata Sutarto.

Meski demikian tidak dipungkiri bahwa masih ada pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah dari petani di bawah harga Rp 6.500 dengan berbagai alasan.

"Tapi memang ada kasus-kasus yang masih di bawah Rp 6.500 karena mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendemen dan sebagainya bapak presiden. Ini yang berdasarkan laporan teman-teman kami dari seluruh Indonesia. seperti itu bapak presiden," tutur Sutarto.

Jangan Korbankan Petani

Menanggapi laporan dari Perpadi, Prabowo langsung meminta kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, hinhga Dandim dan kepolisian untuk membantu mengawasi penggilingan-penggilingan padi. Prabowo tidak ingin para pengusaha penggilingan padi justru selalu mengorbankan para petani.

"Jangan selalu korbankan petani. Selalu dengan alasan kadar air lah, rendemen lah, kualitas lah. Saya sudah lama yang jadi orang Indonesia, saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu dikorbankan," kata Prabowo.

Prabowo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak segan melakukan penindakan. Ia lantas mengimbau pengusaha penggilingan padi untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

"Kali ini pemerintah akan bertindak. Saya mengimbau semua pihak, terutama teman-teman dari penggilingan padi, saya kira banyak yang penggilingan padi di daerah-daerah banyak yang sudah menyesuaikan. Tapi ada beberapa mungkin yang mau coba main-main sama pemerintah Indonesia. Berapa besar pun penggilingan padi itu, kalau main-main, saya akan tindak," tutur Prabowo.

"Kita semua punya tanggung jawab, para pengusaha pun punya tanggung jawab. Saya ingin para pengusaha dapat untung yang baik tapi punya tanggung jawab kemasyarakatan. Ya kita sudah hitung, pemerintah sudah hitung dengan Rp 6.500 sudah bisa juga untung," sambungnya.

Minta Perpadi Menghadap

Prabowo meminta Sutarto dan perwakilan Perpadi untuk menghadap dirinya untuk membicarakan hal terkait lebih lanjut. Hal ini dilakukan karena Prabowo ingin menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main.

"Kalau perlu, silakan Pak Sutarto dengan delegasinya menghadap saya nanti. Saya minta delegasi dari Perpadi menghadap saya dan kita bicara bersama. Kita tidak main-main," kata Prabowo.

Menurut Prabowo, pemerintah bisa mengoperasikan penggilingan padi bila memang pihak swasta masih bermain-main.

"Kalau perlu pemerintah yang akan mengoperasikan penggilingan padi. Pemerintah Indonesia sekarang punya kekuatan. Saya bisa buka ribuan penggilingan padi daripada nanti yang mengoperasikan adalah BUMN atau Bulog, lebih baik kita kerja sama," kata Prabowo.

"Semua pihak hidup dengan baik, menang, menang, menang. Petani harus menang, pengusaha harus menang, konsumen harus juga menang dan kita akan ke arah situ. Indonesia akan menjadi negara sukses. Saya sangat yakin itu. Kita akan menuju itu," ujarnya.