Suara.com - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berjanji akan melakukan perbaikan dalam kebijakan penyaluran gas LPG 3 kilogram yang membuat kontroversi di masyarakat.
Bahli juga memastikan, masyarakat tak akan alami antre lagi.
Pernyataan itu ditegaskan Bahlil dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025).
"Kami berkomitmen pulang dari sini, kami akan memperbaiki khususnya tata kelola, khususnya kerja sama kami dengan Pertamina dalam rangka distribusi LPG yang bersubsidi supaya rakyat kita bisa cepat mendapatkan hasilnya agar mereka tidak antre lagi," kata Bahlil.
Sebelumnya, Anggota Komisi XII DPR RI fraksi Demokrat, Zulfikar Hamonangan meminta kepada pemerintah menghentikan atau menunda kebijakan pengecer tak boleh menjual gas LPG 3 kilogram.
Menurutnya, adanya kebijakan tersebut hanya membuat gaduh.
"Hari ini betul-betul sedang heboh persoalan masyalah kelangkaan gas 3 kilogram. Saya memohon dalam rapat pertemuan hari ini cabut segera, cabut, tarik dan sampaikan kepada Pertamina untuk menunda sementara. Untuk pemberian izin kepada pengecer itu nanti setelah sudah ada ketentuan yang baru," kata Zulfikar.
Ia mengungkapkan, kondisi masyarakat di bawah kekinian justru gaduh akinat kebijakan penyaluran gas LPG yang diubah.
"Sekarang ini hilangkan dulu Pak Menteri. Karena ini gaduh, sekarang di bawah gaduh," katanya.
Untuk itu, kata dia, pemerintah membiarkan terlebih dahulu agar para pengecer diberikan kesempatan menjual lagi gas LPG 3 kilogram.
"Jadi pengecer dibiarkan dulu untuk memberikan suplai kepada masyarakat saat ini karena situasinya rawan di masyarakat. Terutama Beredarnya melon 3 kg pink. Yang warna pink Ini jadi ini Pink perang sama kuning. Jangan sampai salah kuning, jangan sampai kuning kalah ini," tuturnya.
"Jadi tolong pak menteri segera, selesai rapat mohon kiranya apa yang terjadi di masyarakat ini kita selesaikan hari ini," katanya.
