Suara.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono menyampaikan akan berkirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani berkaitan penyesuaian anggaran IKN.
Hal itu dikatakan Basuki usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai IKN di Istana Kepresidenan Jakarta.
Melalui pertemuan tersebut, Basuki menyampaikan ada permintaan penyesuaian anggaran IKN. Hal itu merujuk dari keputusan ratas pada 21 Januari, sebelum keluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN/APBD 2025.
"Jadi nanti kami akan mengirim, kami sudah diminta untuk berkirim surat kepada menteri keuangan untuk menyesuaikan sesuai dengan yang disetujui oleh bapak presiden Rp 6,3 triliun plus Rp 8,1 triliun," kata Basuki usai rapat, Senin (3/2/2025).
Basuki menyampaikan alokasi pagu anggaran IKN sebesar Rp6,3 triliun. Tetapi dalam perjalannya diperlukan tambahan anggaran Rp8,1 triliun untuk memulai pekerjaan infrastruktur yudikatif dan legislatif.
"Nah itu besok akan segera kami surat, mengirim surat pada bu menteri keuangan sesuai dengan arahan bapak presiden pada sore hari ini," sambung Basuki.
Sebelum memulai rapat, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono turut menanggapi anggaran OIKN yang dipangkas 75 persen dari pagu total Rp6.395.534.826.000, yakni sebesar Rp4.811.095.000.000.
AHY menekankan pentingnya memprioritaskan sesuatu yang urgensi. Ia mengatakan semua kementerian/lembaga, termasuk yang terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN menghadapi berbagai penyesuaian.
Hal itu, lanjut AHY, menuntut kementerian/lembaga untuk benar-benar mengkaji rancang awal atau yang sudah berjalan selama ini.
"Penekanannya tentu tidak boleh ada yang tidak efisien atau yang sering disebut kebocoran oleh bapak presiden, termasuk juga kita harus bijak untuk menentukan mana yang memiliki urgensi terlebih dahulu," kata AHY sebelum rapat mengenai IKN di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).
AHY menekankan bahwa prioritas saat ini ialah mengkaji dan melakukam evaluasi kembali.
"Dan ini juga membutuhkan kesediaan dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk tentunya dalam sektor infrastruktur, kan tidak bicara, tidak hanya bicara IKN ya tapi juga pembangunan berbagai projek lainnya," kata AHY.
"Apakah projek yang sudah berjalan secara reguler selama ini, pemeliharaan termasuk juga hal-hal yang mau dibangun baru ke depan. Jadi ini harus kita evaluasi semua," tandasnya.
TERPOPULER
