Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti perlunya langkah perampingan kabinet yang dinilai terlalu besar dan membebani anggaran negara.
Ia menilai, upaya pemangkasan anggaran yang telah dijanjikan oleh Presiden Prabowo Subianto akan lebih efektif jika disertai dengan pengurangan jumlah anggota kabinet yang dinilai "obesitas."
Menurut Rocky, publik, termasuk investor, saat ini sedang menunggu arah kebijakan yang lebih jelas setelah evaluasi 100 hari pemerintahan.
Namun, kondisi internal kabinet yang penuh kontroversi dan minim koordinasi turut menjadi sorotan publik.
"Prabowo sudah berjanji untuk penghematan anggaran, tetapi publik menuntut bahwa anggaran di kementerian yang besar ini juga harus dipangkas. Konsekuensinya, harus ada perampingan," katanya yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Senin (3/2/2025).
Rocky menjelaskan bahwa perampingan kabinet dapat menjadi momentum untuk merapikan pemerintahan yang dinilai kurang efisien.
Ia menyoroti berbagai kontroversi yang melibatkan menteri, termasuk polemik pagar laut yang hingga kini belum jelas penanggung jawabnya serta konflik antar-menteri yang semakin mencuat.
"Presiden Prabowo sedang melihat kekacauan di dalam kabinetnya sendiri. Ada semacam suara bising yang tidak ada aturannya. Publik makin lama makin tajam melihat bahwa di dalam kabinet tidak ada koordinasi," ujarnya.
Rocky juga menilai bahwa polemik ini berdampak langsung pada kepercayaan publik dan arus investasi.
Selama situasi politik di tingkat kabinet masih tidak stabil, investor akan terus menahan investasi mereka dan memilih memarkir dana di luar negeri.
"Selama ini masih menunggu tukar tambah politik di belakang meja, siapa yang mesti digusur dari kabinet, maka investor juga akan nunggu. Dia pasti nunggu parkir duitnya di Singapura, Hong Kong, atau pusat-pusat sekitar Asia Pasifik," tambahnya.
Langkah perampingan kabinet bukan hanya sekadar untuk menekan anggaran, tetapi juga untuk memperkuat stabilitas politik yang menjadi fondasi utama dalam menarik investor.
Pemangkasan anggaran yang telah dijanjikan oleh Prabowo Subianto memang menjadi salah satu langkah simbolis yang diharapkan mampu mengurangi beban negara.
Namun, tanpa perbaikan tata kelola kabinet yang lebih ramping dan efektif, upaya tersebut dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kepercayaan publik dan stabilitas ekonomi.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
