Program MBG Tidak Transparan, Kritik Ekonom: Pemerintah Sebenarnya Nggak Siap

Suara.com - Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) dituding tidak transparan, terutama mengenai data penerima manfaat serta skema pelaksanaan program.

Ekonom Badiul Hadi menyebut bahwa Pemerintahan Prabowo Subianto sebenarnya tidak siap dalam menjalankan program MBG.

Anggapan itu didasarkan pada sikap pemerintah yang beberapa kali menurunkan anggaran menu MBG per porsi.

"Kita bisa tracking ya, dari kampanye awal Rp17.500 turun jadi Rp15.000 turun lagi turun lagi sampai Rp10.000. Kesimpulannya, pemerintah nggak siap sebenarnya dengan program ini," kata Hadi dalam diskusi peluncuran seri kedua kajian MBG dari CISDI di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Hadi mengemukakan, apabila pemerintah siap, situasi seperti saat ini  tidak akan terjadi. Tak hanya itu, ia juga menilai bahwa pemerintah sekarang sedang kebingungan menambah anggaran untuk pelaksanaan MBG.

Mulanya, pemerintah menyediakan anggaran Rp71 triliun untuk MBG selama 2025. Namun, nominal itu rupanya hanya bisa digunakan sampai Juni 2025. Alhasil Kementerian Keuangan menambahkan lagi anggaran Rp100 triliun.

Pemangkasan Anggaran

Kekurangan dana itu diambil dari pemangkasan anggaran terhadap pagu kementerian/lembaga dan transfer ke daerah (TKD).

Menurutnya, efisiensi APBN memang jadi jalan paling mudah yang bisa dilakukan untuk menutupi kekurangan anggaran program.

"Pemerintah bingung cari pembiayaan untuk program ini, efisiensi jalan paling gampang, kan nggak mungkin juga program ini didorong lewat investasi. Siapa mau investasi ke program makan bergizi gratis?" ujar Manajer Riset Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tersebut.

Hadi menyarankan, harusnya Badan Gizi Nasional menyediakan dashboard skema pelaksanaan MBG, seperti pada masa pembagian vaksin Covid-19.

Menurutnya, transparansi atas data sangat penting diketahui publik mengingat MBG menjadi program jangka panjang Presiden Prabowo serta dengan biaya yang besar.

"Sangat penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pemerintah melalui BGN dalam posisi ini bisa membuat dashboard khusus untuk program makan bergizi gratis ini. Ini rekomendasi yang perlu kami berikan karena kami melihat lemahnya koordinasi antar kementerian," ucapnya.