Pengadilan India Bebaskan Suami yang Sebabkan Kematian Istri Akibat Seks Tidak Wajar

Suara.com - Pengadilan Tinggi Chhattisgarh dalam putusan terbarunya menyatakan bahwa hubungan seksual tidak wajar antara suami dan istri dewasa tidak dapat dihukum. Keputusan ini muncul dalam kasus seorang pria yang dituduh melakukan hubungan seksual tidak wajar dengan istrinya, yang kemudian meninggal di rumah sakit akibat peritonitis dan perforasi rektal.

Kasus ini sebelumnya telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama, yang menghukum terdakwa atas tuduhan hubungan seksual tidak wajar dan pembunuhan yang tidak termasuk kategori pembunuhan berencana. Namun, Pengadilan Tinggi Chhattisgarh memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa, dengan menyatakan bahwa hukum India tidak menganggap pemerkosaan dalam pernikahan sebagai tindak pidana.

Dalam pertimbangannya, Pengadilan Tinggi menyebutkan bahwa jika istri berusia lebih dari 15 tahun, maka "segala bentuk hubungan seksual" yang dilakukan oleh suami tidak dapat dikategorikan sebagai pemerkosaan dalam keadaan apa pun. Dengan demikian, absennya persetujuan istri dalam hubungan seksual tidak wajar dianggap tidak relevan secara hukum.

“Oleh karena itu, pelanggaran di bawah Pasal 376 dan 377 IPC terhadap terdakwa tidak dapat dikenakan,” bunyi putusan tersebut.

Pengadilan juga merujuk pada perubahan hukum yang membatalkan kemungkinan penerapan Pasal 375 IPC dalam kasus antara suami dan istri.

Keputusan ini muncul di tengah perdebatan panjang tentang kriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan di India. Saat ini, pemerkosaan dalam pernikahan tidak termasuk dalam kategori kejahatan berdasarkan hukum India.

Mahkamah Agung India sebelumnya telah menangani sejumlah petisi yang menuntut agar pemerkosaan dalam pernikahan dikriminalkan, tetapi sidang terhenti setelah Ketua Hakim DY Chandrachud yang memimpin perkara tersebut mendekati masa pensiun. Sidang ini diperkirakan akan dilanjutkan dengan majelis hakim baru.

Sementara itu, pemerintah India tetap berpegang pada pandangan bahwa institusi pernikahan harus dilindungi dan tidak ada kebutuhan untuk mengkriminalkan pemerkosaan dalam pernikahan. Pemerintah juga berpendapat bahwa parlemen telah memberikan berbagai langkah perlindungan bagi perempuan yang telah menikah untuk menjaga hak mereka dalam pernikahan.

Putusan Pengadilan Tinggi Chhattisgarh ini menuai berbagai reaksi, terutama dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pegiat hak perempuan yang menilai bahwa keputusan tersebut dapat semakin memperburuk ketidakadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.