REGIONAL:
Suara.com - Rektor Universitas Paramadina Prof. Dr Didik J. Rachbini turut menyoroti berbagai macam tantangan dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski persoalan terkait MBG cukup banyak, tetapi harus tetap dilaksanakan karena merupakan janji kampanye dari Presiden Prabowo Subianto.
"Tapi karena hal itu adalah janji kampanye, maka harus ditunaikan segera. Meskipun dimensi masalahnya banyak, antara lain rantai pasokan dipertanyakan, karena melibatkan puluhan juta anak yang harus dilayani," ujar Didik dalam diskusi publik, di Jakarta, Kamis (13/2/2025).
"Termasuk kualitas gizi dan pengawasannya dan lain-lain. Masuk pula sola sosial budaya setempat," tambahnya.
Didik menjelaskan, yang menjadi inti persoalan secara ekonomi negara menggeluarkan anggaran adalah konsumsi pemerintah.
"Konsumsi pemerintah akan menaikkan PDB (Produk Domestic Bruto)-meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itupun kini tidak dilaksanakan," kata Didik.
Menurut Didik, saat ini program MBG mempunyai kapasitas besar sehingga menimbulkan ironi, yang dapat menjadi sasaran para pemburu rente.
Pemburu rente adalah pelaku yang berusaha mendapatkan keuntungan ekonomi dengan cara memanipulasi otoritas atau kebijakan publik.
"Ironisnya jadi sasaran para pemburu rente. Hal itu satu pokok soal yang harus jadi fokus," ucap Didik.
Terakhir, Didik menyarankan, agar fokus MBG disasarkan ke daerah dengan tingkat gizi rendah dan stunting tinggi. Selain itu, penting juga untuk melibatkan warung makan kecil agar dampak ekonomi lebih merata.
Sementara itu, Wakil Rektor Universitas Paramadina, Fatchiah Kertamuda juga menyoroti dampak program MBG, khususnya terhadap tumbuh kembang anak.
Fatchiah menekankan, pasti terdapat perbedaan asupan kalori dan nutrisi antara anak SD, SMP, sampai SMA.
"Semua hal di atas akan berpengaruh pada proses tumbuh kembang psikologi-terutama kesehatan mental anak. Istilah bergizi dan bernutrisi itu diharapkan bisa berpengaruh pada perkembangan fisik anak, emosional, dan banyak hal," ujar dia.
"Makanan anak harus sesuai porsi dan angka kecukupan gizi untuk masing-masing level pendidikan," imbuhnya.
Aspek Fiskal Program MBG
Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin turut menyoroti aspek fiskal dari program MBG.
Wijayanto menilai program MBG, merupakan program yang sangat strategis karena dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi Indonesia dan tentunya pemerintahan Presiden Prabowo.
"Program MBG memang sangat strategis 'made or break' bagi Indonesia dan pemerintahan Prabowo Subianto. Dari sisi fiskal menyedot begitu banyak resources. Hampir 500 triliun dana akan digunakan per tahun untuk MBG, di saat fiskal kita sedang kesulitan," beber dia.
Soal alokasi anggaran MBG, Wijayanto mengungkapkan, awalnya Rp 71 triliun tetapi kini meningkat menjadi Rp 171 triliun.
"Hal itu bisa dilihat dari anggaran MBG yang semual 71 T lalu ditambah 100 T lagi menjadi 171 T, karena ada banyak space anggaran lain yang dikurangi untuk menutupi kecukupan anggaran MBG," katanya.
Wijayanto mengimbau kepada pemerintahan Prabowo, agar waspada karena bisa saja masyarakat akan berpikir kritis karena hak-hak mereka di sektor lain berkurang demi untuk pendanaan program MBG.
"Itulah kenapa di masa-masa awal penerapan MBG ini pemerintahan Prabowo perlu betul-betul hati-hati. karena ketika diluncurkan, maka MBG tidak bisa dihentikan lagi," tambah dia.
Secara keseluruhan, meskipun MBG dianggap strategis dan memiliki potensi meningkatkan ekonomi, pemerintah perlu memperhatikan efektivitas, pengawasan, dan keberlanjutan fiskalnya agar program ini tidak menjadi beban keuangan negara atau sumber polemik di masyarakat. (Moh Reynaldi Risahondua)
TERPOPULER