Suara.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah, angkat bicara soal peniadaan anggaran untuk penghargaan keluarga pahlawan. Ia mengaku telah meminta klarifikasi Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta terkait hal ini.
Berdasarkan informasi dari Dinsos, Ima menyebut sebenarnya Pemprov DKI telah mengajukan anggaran penghargaan itu. Namun, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yang justru mencoretnya karena adanya instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran.
“Saya sudah meminta klarifikasi kepada Dinas Sosial, dan memang benar bahwa anggaran ini sebelumnya sudah masuk dalam APBD 2025, tetapi dicoret oleh Kemendagri," ujar Ima kepada wartawan, Jumat (14/2/2025).
Menindaklanjuti hal ini, Ima yang juga Ketua Tim Transisi Pramono-Rano telah melapor ke Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno. Setelah dilantik nanti, Pramono disebutnya akan melanjutkan kebijakan ini.
"Saya telah melaporkan hal ini kepada Mas Pramono dan memastikan bahwa anggaran ini akan dikembalikan dalam APBD Perubahan,” ucapnya.
Namun, mengingat APBD Perubahan baru dapat disahkan beberapa bulan ke depan, Ima memastikan bahwa para keluarga pejuang tetap mendapatkan bantuan selama masa tunggu ini.
Salah satu opsi yang sedang ia dorong adalah menggunakan dana zakat yang dikelola BAZNAS Bazis Jakarta agar keluarga pahlawan tetap mendapatkan dukungan yang layak.
“Saya akan mendorong Baznas Jakarta untuk sementara memberikan bantuan bagi keluarga pejuang hingga APBD Perubahan disahkan. Mereka tidak boleh dibiarkan tanpa dukungan hanya karena alasan administratif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ima meminta semua pihak untuk menghormati jasa para pejuang dan keluarganya. Menurutnya, keluarga pahlawan telah memberikan kontribusi besar bagi negara dan tidak seharusnya diabaikan oleh pemerintah.
“Ini bukan sekadar soal anggaran, tetapi juga soal penghormatan kepada mereka yang telah berjuang demi bangsa. Kami akan memastikan bantuan ini tetap ada dan tidak terputus,” pungkasnya.
TERPOPULER
