REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) memutuskan untuk mengurangi separuh kuota guru yang dibiayai untuk ikut program pendidikan profesi guru (PPG). Akibatnya, jumlah guru yang bisa mendapatkan sertifikasi juga dipastikan berkurang tahun ini.
Kebijakan itu imbas dari dipangkasnya pagu Kemendikdasmen akibat efisiensi anggaran.
"Ada pendekatan baru deep learning dalam kurikulum kita, itu bisa terancam bermasalah karena anggaran-anggaran mestinya dialokasikan untuk peningkatan kapasitas guru, tapi dipangkas," kata Koordinator nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matarji kepada suara.com, dihubungi Jumat (14/2/2025).
Kebijakan itu sebelumnya dikritik akan menurunkan kualitas pendidikan bahkan target kurikulum deep learning yang direncanakan Dikdasmen juga berisiko tidak terlaksana.
Tak hanya kualitas pendidikan terancam, kesejahteraan para pengajar pun seolah tidak ada harapan. Ubaid menyoroti tunjangan untuk guru-guru non ASN yang nampaknya juga akan terkena pemangkasan.
"Sudah berdebar-debar hati guru-guru terutama yang belum sejahtera, belum tersertifikasi, status masih honorer," kata dia.
Hal lain yang dikhawatirkan juga kembali terjadi pemecatan para guru honorer. Ubaid berpandangan kalau pemecatan guru honorer bisa jadi lebih banyak dilakukan pada tahun ini.
"Tahun 2024 yang gak ada pemangkasan aja sudah terjadi pemecatan secara sepihak. Istilahnya cleansing guru honorer. Jadi tahun 2025 ini kemungkinan cleansing guru honorer akan lebih masif, lebih massal karena dampak efisiensi anggaran pendidikan," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Dikdasmen Abdul Muti menyatakan bahwa pemerintah hanya akan membiayai sekitar 400.000 guru untuk mengikuti program PPG tahun 2025 imbas dari efisiensi anggaran. Angka itu hanya separuh dari target awal jumlah guru ikut PPG tahun ini, yakni 806.000 orang.
Sementara itu, terkait alokasi anggaran tunjangan bagi guru non-ASN akan tetap dipertahankan dengan total anggaran Rp 11,5 triliun. Sementara besaran tunjangan profesi guru non-PNS yang semula Rp 1,5 juta per bulan juga tetap dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan.
TERPOPULER