Tak Adil Terapkan Efisiensi Anggaran, Prabowo Disarankan Potong 8 Persen Pagu K/L Lain Bisa Dapat Rp194,3 Triliun

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto disarankan bisa lebih banyak menghemat APBN bila lakukan efisiensi anggaran secara merata disetiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Ekonom Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (Seknas FITRA), Misbah Hasan, menyarankan agar pemerintah turut memangkas anggaran K/L yang masih luput dari efisiensi.

Dari perhitungannya, total efisiensi di pemerintah pusat ada sekitar 8 persen dari pagu anggaran. Sehingga, pada efisiensi berikutnya, K/L tersebut bisa saja anggarannya dipangkas dengan persentase yang sama.

Dia menghitung kalau pemerintah masih bisa menghemat hingga ratusan triliun kendati hanya beberapa K/L yang anggarannya dipotong sebanyak 8 persen.

"Kalau K/L-K/L misalnya kayak BPK, MA, Kejakaan Agung, terus Kemenhan, Polri, termasuk DPR diberlakukan kebijakan yang sama, dilakukan efisiensi minimal 8 persen, itu pemerintah sebenarnya bisa mendapatkan hasil efisiensi sekitar Rp194,3 triliun," kata Misbah dalam diskusi media secara virtual, Selasa (18/2/2025).

Misbah mengkritik dan menilai Prabowo tidak adil dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Tapi di sisi lain masih ada ruang-ruang yang sebenarnya bisa turut diefisiensikan.

"Menurut saya ini menjadi semacam ketidakadilan ya bagi kementerian lain, di mana kementerian lain bisa dipotong sampai 50 persen lebih, sementara ada banyak kementerian yang sama sekali tidak terkena efisiensi," ujarnya.

Dia menyoroti kalau pemerintah saat ini justru memangkas anggaran beberapa kementerian yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk pelayanan masyarakat.

Efisiensi yang disayangkan seperti terhadap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang anggarannya semula hanya Rp300 miliar kemudian dipotong sekitar 53 persen. Ada pula Komnas HAM, BRIN, hingga Ombudsman yang dikatakan Misbah sebenarnya berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

"Jadi harusnya memang skenario efisiensi ini betul-betul menyasar kepada kementerian-kementerian administratif, yang anggaran-anggaran yang terkait dengan administratif, bukan justru anggaran-anggaran yang terkait dengan pelayanan publik," ucapnya.