Suara.com - Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, pada Selasa (18/2) menolak rencana Amerika Serikat yang diusulkan Presiden Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza yang hancur akibat perang. Menurut Khamenei, rencana tersebut adalah tindakan bodoh yang tidak akan membuahkan hasil.
Pernyataan itu disampaikan Khamenei dalam pertemuan dengan Ziyad al-Nakhalah, pemimpin kelompok militan Palestina Jihad Islam, di Teheran.
“Rencana bodoh Amerika atau rencana lain terkait Gaza dan Palestina tidak akan membuahkan hasil,” tegasnya.
Kecaman Iran terhadap Rencana Trump
Rencana yang diusulkan Trump mencakup pengambilalihan Jalur Gaza oleh AS serta pemindahan penduduk Palestina ke negara lain, termasuk Mesir dan Yordania. Namun, usulan ini mendapat kecaman luas dari negara-negara Arab dan komunitas internasional. Mesir dan Yordania menolak keras rencana tersebut, sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai “pembersihan etnis.”
Iran menilai rencana tersebut sebagai “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap hukum internasional dan Piagam PBB. Khamenei menegaskan bahwa tidak ada keputusan yang dapat diambil tanpa persetujuan rakyat Gaza dan kelompok perlawanan Palestina.
Gencatan Senjata dan Pertukaran Tawanan
Khamenei juga menyoroti kesepakatan gencatan senjata Gaza yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025. Dalam perjanjian itu, Israel sepakat untuk membebaskan ratusan tahanan Palestina sebagai imbalan atas pembebasan sandera Israel oleh Hamas.
Menurut data yang tersedia, 33 sandera Israel dijadwalkan dibebaskan dalam tahap pertama pertukaran, dengan 19 orang telah dibebaskan sejauh ini. Dari 14 sisanya, Israel melaporkan bahwa delapan telah tewas. Hamas mengumumkan bahwa mereka akan menyerahkan enam sandera yang masih hidup pada Sabtu mendatang dan jenazah empat lainnya pada Kamis.
Perang di Gaza dimulai setelah serangan militan Palestina terhadap komunitas Israel pada 7 Oktober 2023. Konflik yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan ini terus memicu kecaman dan reaksi dari berbagai pihak di tingkat global.
Baca Juga: Dana Pajak Palestina Rp1,46 Triliun "Dirampas" Israel? Ini Alasannya
