"Tafsir PTN-BH oleh kampus itu keliru. Seolah-olah PTN-BH itu seperti BUMN dan rektor seperti komisaris utama yang punya otoritas luas. Itu salah, karena kampus adalah perguruan tinggi yang harus menumbuhkan tradisi akademik dan sikap kritis," tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa dosen bukan hanya bertugas mengajar dan meneliti, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk menyuarakan ketidakadilan.
"Dosen itu ASN, bukan digaji oleh presiden, tapi oleh rakyat. Maka ketika rakyat menderita, dosen harus bersuara dan berpihak pada rakyat berbasis riset dan data yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Ubedilah.
Ubedilah menilai, apabila situasi ini dibiarkan, tradisi kritis di dunia akademik akan semakin tergerus.
Ia mengingatkan bahwa inovasi tidak mungkin lahir tanpa adanya sikap kritis.
"Kalau terjadi pembungkaman sistemik yang luar biasa, kita sesungguhnya sedang membunuh masa depan republik. Tidak ada inovasi dan kreativitas, semakin terbelakang," katanya.
Kasus Ubedilah Badrun menjadi refleksi bagaimana perubahan status PTN-BH dapat membawa konsekuensi bagi kebebasan akademik.
Evaluasi terhadap penerapan sistem ini menjadi penting agar kampus tetap menjadi ruang yang aman bagi pemikiran kritis dan intelektual yang berpihak pada kepentingan publik.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
TERPOPULER
