BNPT Ungkap Strategi Digital Lawan Ekstremisme: Libatkan NU, Muhammadiyah, dan LSM

Chandra Iswinarno | Suara.com

Sabtu, 22 Februari 2025 | 02:00 WIB
BNPT Ungkap Strategi Digital Lawan Ekstremisme: Libatkan NU, Muhammadiyah, dan LSM
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Politik, Irine Gayatri. [Suara.com/Kayla]

Suara.com - Evaluasi tahunan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menunjukkan adanya capaian signifikan, namun tantangan birokrasi, regulasi digital, serta pendanaan masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya.

Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bidang Politik, Irine Gayatri, menegaskan bahwa RAN PE dirancang dengan pendekatan kolaboratif.

Dalam pelaksanaannya, BNPT bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah untuk kampanye kontra-radikalisasi.

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil seperti The Wahid Foundation, berfokus pada anak, perempuan, dan pemuda dalam upaya pencegahan ekstremisme.

"BNPT juga memprioritaskan perlindungan anak dengan melibatkan LSM yang dipimpin perempuan dan kelompok keagamaan," kata Irine di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

Strategi digital juga menjadi aspek penting dalam upaya pencegahan ekstremisme.

Tiga pendekatan utama diterapkan dalam strategi ini. Pertama, kampanye kontra-narasi untuk menantang ideologi ekstremis di media sosial.

Kedua, kemitraan teknologi untuk mengidentifikasi serta menghapus konten ekstremis daring. Ketiga, peran masyarakat sipil dalam kontra-ekstremisme digital.

Di bidang deradikalisasi dan reintegrasi, BNPT mengembangkan tiga strategi utama.

"Rehabilitasi di penjara telah diperluas untuk memastikan pelepasan ideologis. Selain itu, proyek seperti 'STRIVE Juvenile Indonesia' memberikan dukungan psikologis kepada anak-anak yang kembali, dan program reintegrasi bagi mantan ekstremis agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara efektif," jelas Irine.

Namun, sejumlah tantangan masih menghadang pelaksanaan RAN PE.

Koordinasi antar-lembaga masih menghadapi kendala birokrasi, sementara regulasi ruang digital belum cukup efektif dalam membendung penyebaran ideologi ekstremis.

"Keterlibatan LSM dan pemimpin agama dalam program pemerintah masih terbatas karena kurangnya anggaran dan kekhawatiran campur tangan negara," ujarnya.

Reintegrasi mantan teroris juga menjadi isu kontroversial, dengan kekhawatiran terhadap potensi risiko keamanan.

Selain itu, faktor sosial ekonomi dan politik turut mempengaruhi keberhasilan program ini.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

BNPT Perkuat Strategi Anti-Terorisme, Gandeng Masyarakat Sipil di RAN PE Fase 2

BNPT Perkuat Strategi Anti-Terorisme, Gandeng Masyarakat Sipil di RAN PE Fase 2

News | Jum'at, 21 Februari 2025 | 22:30 WIB

Waspada! BNPT Ungkap Keresahan Sosial Jadi Celah Rekrutmen Teroris

Waspada! BNPT Ungkap Keresahan Sosial Jadi Celah Rekrutmen Teroris

News | Jum'at, 21 Februari 2025 | 20:00 WIB

Anggaran BNPT Kena Efisiensi, Legislator PDIP Protes: Kalau Ada Serangan Bom, Kita Kalang Kabut

Anggaran BNPT Kena Efisiensi, Legislator PDIP Protes: Kalau Ada Serangan Bom, Kita Kalang Kabut

News | Kamis, 13 Februari 2025 | 18:52 WIB

Terkini

Cerita Perantau Tempuh Perjalanan Panjang hingga Apresiasi Pemerintah atas Kelancaran Mudik Lebaran

Cerita Perantau Tempuh Perjalanan Panjang hingga Apresiasi Pemerintah atas Kelancaran Mudik Lebaran

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 18:58 WIB

Kebijakan WFH Sekali Sepekan untuk Hemat BBM, Pramono: DKI Jakarta Tunggu Arahan Pusat

Kebijakan WFH Sekali Sepekan untuk Hemat BBM, Pramono: DKI Jakarta Tunggu Arahan Pusat

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 18:57 WIB

PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta, Ingin Bertemu Prabowo Bahas Dampak Konflik Asia Barat

PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Jakarta, Ingin Bertemu Prabowo Bahas Dampak Konflik Asia Barat

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:52 WIB

Imbauan Hemat LPG dari Menteri ESDM Tuai Respons Pedagang: Kalau Diirit Bisa Kacau Jualannya!

Imbauan Hemat LPG dari Menteri ESDM Tuai Respons Pedagang: Kalau Diirit Bisa Kacau Jualannya!

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:47 WIB

DPR Ingatkan RI Jaga Politik Bebas Aktif di Tengah Ketegangan di Selat Hormuz

DPR Ingatkan RI Jaga Politik Bebas Aktif di Tengah Ketegangan di Selat Hormuz

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:46 WIB

Kecelakaan di Jatim Melonjak 78 Persen Saat Lebaran, Kapolda: Seimbang dengan Pergerakan Arus

Kecelakaan di Jatim Melonjak 78 Persen Saat Lebaran, Kapolda: Seimbang dengan Pergerakan Arus

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:37 WIB

Indonesia Siapkan Draft Element Paper untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global

Indonesia Siapkan Draft Element Paper untuk Perbaiki Tata Kelola Royalti Digital Global

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:27 WIB

Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata

Uni Emirat Arab: Amerika Harus Tuntaskan Iran, Tak Boleh Gencatan Senjata

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:24 WIB

Tergiur Penggandaan Black Dollar, WNA Korea Tertipu Duo Liberia di Jakarta

Tergiur Penggandaan Black Dollar, WNA Korea Tertipu Duo Liberia di Jakarta

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:22 WIB

1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat

1.251 Dapur MBG Kena Sanksi, DPR Desak Pengawasan dan Sertifikasi Diperketat

News | Jum'at, 27 Maret 2026 | 17:17 WIB