Prihatin Terhadap Kondisi 'Indonesia Gelap', IKAD: Selamatkan Rakyat dari Krisis Ekonomi, Politik dan Hukum!

Dwi Bowo Raharjo, Muhammad Yasir

Sabtu, 22 Februari 2025 | 13:11 WIB
Prihatin Terhadap Kondisi 'Indonesia Gelap', IKAD: Selamatkan Rakyat dari Krisis Ekonomi, Politik dan Hukum!
Pengunjuk rasa membawa poster saat mengikuti aksi di Jakarta, Jumat (21/2/2025). [ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/nym]

Suara.com - Ikatan Keluarga Alumni Driyarkara atau IKAD menyatakan keprihatinan atas kondisi Indonesia yang semakin suram dalam pemulihan ekonomi, politik, dan hukum yang berkeadilan. Ketimpangan sosial semakin melebar, perlindungan terhadap hak-hak sipil semakin lemah, dan kemunduran demokrasi dari semangat reformasi 1998 dinilai sebagai indikasi negeri ini tengah mengalami krisis serius.

Ketua Umum IKAD, Ruth Indiah Rahayu, menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga kekinian juga belum menunjukkan kehendak politik yang kuat untuk mengatasi krisis yang dihadapi rakyat saat ini. Di mana kebijakan dan praktik ekonomi-politik pascapandemi Covid-19, kata dia, justru semakin memperberat kehidupan masyarakat dan memperkuat dominasi oligarki melalui manipulasi aturan hukum.

Setidaknya ada sembilan permasalahan mendesak yang menjadi perhatian IKAD. Permasalahan tersebut di antaranya: PHK Massal dan Represi terhadap Buruh, Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya terhadap Rakyat, Pengurangan Anggaran Subsidi Energi, Pembiaran Perampasan Tanah Rakyat untuk Industri Ekstraktif, Penghancuran Daya Budaya Lokal demi Pariwisata. Kemudian, Kebijakan Rendah Karbon yang Menguntungkan Oligarki, Penghimpunan Dana Danantara untuk Kepentingan Oligarki, Perguruan Tinggi dan Organisasi Kemasyarakatan Dijebak dalam Bisnis Tambang, dan Pemangkasan Anggaran dengan Dalih Penghematan.

"Ini justru semakin membebani rakyat, sementara di sisi lain, pemerintah membentuk kabinet yang gemuk dengan penempatan pejabat yang terkesan asal-asalan tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi mereka," ungkap Ruth dalam keterangannya dikutip Suara.com, Sabtu (22/2/2025).

Atas situasi itu IKAD lantas menyerukan pemerintah untuk segera:

  1. Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang memberlakukan pemangkasan anggaran yang tidak pro-rakyat. Kemudian meninjau ulang kebijakan PPN 12% yang membebani rakyat kecil dan meningkatkan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, mengembalikan subsidi energi demi meringankan beban hidup masyarakat serta menjalankan transisi energi yang berkeadilan, menghentikan praktik perampasan tanah atas nama Proyek Strategis Nasional dan memastikan hak agraria rakyat terlindungi, meninjau ulang UU Cipta Kerja untuk menjamin hak normatif, hak berserikat, dan perlindungan pekerja, dan menghargai serta melindungi kebudayaan lokal dari eksploitasi pariwisata yang merusak.
  2. Menghapus pasal dalam RUU Minerba yang memberikan izin kepada perguruan tinggi untuk mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.
  3. Menghentikan praktik penghimpunan dana yang merugikan rakyat. Termasuk skema-skema seperti Danantara yang berpotensi memperkaya oligarki dan tidak transparan dalam pengelolaannya.
  4. Penegakan hukum, terutama dalam kasus korupsi, harus dilakukan dengan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Aparat penegak hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan politik atau ekonomi yang melemahkan upaya pemberantasan korupsi, karena korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi kejahatan yang merusak keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.

"Kami percaya bahwa keadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan harus menjadi landasan utama dalam pembangunan demi kesejahteraan rakyat secara lahir dan batin. IKAD berkomitmen untuk terus berjuang bersama masyarakat sipil demi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, demokratis, dan berkeadaban," pungkas Ruth.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Prabowo Target Penghematan Anggaran Rp750 Triliun, PSI: Berani, Tapi Perlu...

Prabowo Target Penghematan Anggaran Rp750 Triliun, PSI: Berani, Tapi Perlu...

News | Sabtu, 22 Februari 2025 | 12:16 WIB

Prabowo Perintahkan Bongkar Pagar PIK, Menteri Ara: Tak Boleh Ada Perumahan Eksklusif di Indonesia

Prabowo Perintahkan Bongkar Pagar PIK, Menteri Ara: Tak Boleh Ada Perumahan Eksklusif di Indonesia

News | Sabtu, 22 Februari 2025 | 11:35 WIB

Megawati Instruksikan 'Boikot' Retret, PDIP Resmi Oposisi Prabowo?

Megawati Instruksikan 'Boikot' Retret, PDIP Resmi Oposisi Prabowo?

News | Jum'at, 21 Februari 2025 | 23:14 WIB

Hari ke-4 Aksi Indonesia Gelap di Jakarta

Hari ke-4 Aksi Indonesia Gelap di Jakarta

Foto | Sabtu, 22 Februari 2025 | 06:14 WIB

Terkini

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

Modus Iming-iming Kerja, Komnas Perempuan Kecam Dugaan Pemerkosaan oleh Bupati Kupang di Rumah Dinas

News | Senin, 16 November 2026 | 17:03 WIB

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Menkeu Memelas ke Rakyat yang Terjepit

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:58 WIB

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Buruh Usul Pekerja Gaji Rp4,5-Rp7,5 Juta Tidak Dipungut PPh

Bisnis | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Rakor Antisipasi Bencana Hidrometrologi 2026, Pemerintah akan Modifikasi Cuaca di Sumatera

Sumut | Senin, 16 November 2026 | 16:55 WIB

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Kemenkum Blokir Akses Kepengurusan Futsal sampai Ada Kejelasan dari PSSI

Bola | Senin, 16 November 2026 | 16:47 WIB

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

Sekolah Rakyat Akan Dibangun di Dalam Kampus UI

News | Senin, 16 November 2026 | 16:46 WIB

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

Hari Pahlawan, Wakil Penasihat DWP Kemensos Ajak Murid SRT 1 Rembang Ziarah Makam RA Kartini

News | Senin, 16 November 2026 | 16:42 WIB

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Paradise Lost: Saat Batas Antara Dunia Nyata dan Dunia Maya Mulai Kabur!

Your Say | Senin, 16 November 2026 | 16:40 WIB

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

Bareskrim Telusuri Dugaan TPPU BBM Subsidi di Sulsel, Potensi Kerugian Negara Capai Rp67,9 Miliar

News | Senin, 16 November 2026 | 16:39 WIB

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

HP 4 Jutaan Berlayar AMOLED Terbaik, Layak Beli di Akhir Tahun 2026

Tekno | Senin, 16 November 2026 | 16:38 WIB

×