Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno mengingatkan pemerintah daerah jangan sampai terkena kutukan sumber daya atau resource curse dalam mengelola pemerintahannya.
Pratikno menjelaskan, kutukan sumber daya itu berupa tantangan bagi suatu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) dan kekayaan anggaran.
Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Penyelarasan Dokumen RPJMD Kabupaten Bojonegoro, di Kantor Bupati Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Pratikno mencontohkan langsung bahwa Kabupaten Bojonegoro yang punya kekayaan sumber daya minyak bumi dan gas alam bisa menjadi bumerang bagi daerah itu jika tidak dikelola dengan baik.
"Resource itu lebih mudah menjadi curse ketimbang menjadi bless. Oleh karena itu perlu ada ekstra kerja keras justru di daerah yang berlimpah sumber daya alamnya mengubahnya menjadi resource blessing," kata Pratikno dalam keterangannya, dikutip Kamis (27/2/2025).
Pratikno menjelaskan, dalam teori kutukan sumber daya, daerah dengan kekayaan berlimpah justru berpotensi menghadapi banyak masalah, seperti tata kelola perekonomian yang buruk, masalah kemiskinan, hingga masalah sosial. Padahal, sumber daya seharusnya menjadi berkah.
Namun, dapat berubah menjadi curse atau kutukan akibat sumber daya alam yang besar dan anggarannya yang banyak, membuat adanya oknum birokrat yang menjadi terlena dalam pengelolaannya, hingga pengelolaan ekonomi menjadi stagnan.
"Ini tantangan besar yang harus kita tangani secara bersama-sama dengan semua pihak," imbuh Pratikno.
Dia menambahkan bahwa ada beberapa cara yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk menghadapi tantangan sumber daya, yaitu melakukan diversifikasi ekonomi, manajemen pendapatan SDA yang bijak, reformasi tata kelola dan transparansi, artisipasi publik pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, dan pengelolaan efisiensi anggaran.
Pratikno juga mencontohkan cara "Totok Nadi", dengan menyentuh permasalahan daerah langsung menyentuh di titik yang tepat. Ia pun meminta supaya daerah menerapkan smart government, dan bersinergi dengan multi pihak dalam mengelola pemerintahannya.
"Saya ingin, harus dipikirkan pembinaan ini harus mendorong Pemkab menjadi smart government," pintanya.
