PSU di 24 Daerah, KPU: Tidak 100 Persen Kesalahan Kami

Suara.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menentapkan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pihaknya.

Dia menilai ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya PSU di 24 daerah, yaitu kompleksitas dan dinamika yang berkembang selama proses Pilkada 2024.

Menurutnya, KPU sudah menjalankan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Namun, Afif menyebut ada sejumlah aspek yang berada di luar kendali penyelenggara pemilu.

"Bahwa apa yang kita lakukan tidak semuanya 100 persen karena kesalahan jajaran KPU," katanya di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).

Salah satu faktor utama yang menjadi pemicu PSU, yakni persoalan periodisasi kepala daerah. Pasalnya, perdebatan tentang kepala daerah yang telah menjabat dua periode menjadi isu besar dalam Pilkada 2024.

Afif mengatakan bahwa situasi tersebut belum banyak terjadi di pilkada sebelumnya, sehingga diskusi mengenai aturannya baru menjadi pembahasan sekarang.

Selain itu, KPU juga menghadapi tantangan dalam verifikasi ijazah calon kepala daerah karena keterbatasan waktu sementara keabsahan dokumen yang diserahkan calon kerap baru terungkap setelah tahapan pencalonan selesai.

"Berkaitan dengan ijazah dan seterusnya. Ini juga terjadi dalam periode-periode sebelumnya. Ada orang pernah jadi bupati dua periode, ketika nyalon gubernur di satu daerah, kemudian tidak bisa karena diketahui ijazahnya tidak asli," ujarnya.

Lebih lanjut, Afif mengungkapkan masalah lain yang berkontribusi terhadap PSU adalah status hukum calon kepala daerah lantaran beberapa calon diketahui tidak melaporkan bahwa mereka pernah menjadi terpidana.

Selain itu, Afif juga menyoroti putusan dan rekomendasi Bawaslu, yang dalam beberapa kasus turut berperan dalam proses PSU seperti Pilkada Gorontalo Utara ketika seorang calon yang sebelumnya sudah dicoret, namun tetap mengikuti pilkada karena adanya keputusan Bawaslu.

"Tolong kita pahami ini dari satu kesatuan utuh, tidak boleh ada yang baper. Ini tantangan kita untuk meyakinkan dan menjelaskan ke semua pihak bahwa inilah kompleksitas pelaksanaan pemilu kita. Inilah kompleksitas pelaksanaan pilkada kita," ucapnya.

Sebelumnya, MK memutus 40 perkara sengketa pilkada 2024 pada Senin (24/2/2025). Hasilnya, 24 daerah di antaranya dinyatakan harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU). Adapun rincian dari putusan MK ialah sebagai berikut:

PSU semua TPS

Kota Banjarbaru | 25-April-2025
Kab Pasaman | 25-April-2025
Kab Mahakam Ulu | 25-Mei-2025
Kab Boven Digoel | 23-Agustus-2025
Kab Tasikmalaya | 25-April-2025
Prov Papua | 23-Agustus-2025
Kab Empat Lawang | 25-April-2025
Kab Serang | 25-April-2025
Kab Pesawaran | 25-Mei-2025
Kab Kutai Kartanegara | 25-April-2025
Kab Gorontalo Utara | 25-April-2025
Kab Bengkulu Selatan | 25-April-2025
Kota Palopo | 25 Mei 2025
Kab Parimo | 25 April 2025

PSU sebagian

Kab Barito Utara, 2 TPS di TPS 1 Kel Melayau, Kec Teweh-Tengah dan TPS 4 di Desa Malawanken, Kec Teweh Baru, | 26-Maret-2025
Kab Buru, PSU di TPS 1 Desa Debowae, Kec. Waelata dan PUSS di TPS 19 Desa Namlea, Kec. Namlea, | 10-April-2025
Kab Bangka Barat, 4 TPS di TPS 1, 2, 3, 4 Desa Sinar Manik, Kec. Jebus, | 26-Maret-2025
Kota Sabang, TPS 02 Desa Paya Seunara, Kec. Sukamakmue, | 10-April-2025
Kab Kepulauan Talaud, Seluruh TPS di Kec. Essang, | 10-April-2025
Kab Banggai, Seluruh TPS di Kec. Toili dan Kec. Simpang Raya, | 10-April-2025
Kab Bungo, PSU pada 21 TPS di 6 Kelurahan, | 10-April-2025
Kab Siak, PSU di 2 TPS dan membentuk TPS Loksus terhadap Pemilih pasien dewasa, pendamping pasien dan petugas RSUD Tengku Rafian yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024, | 26-Maret-2025
Kab Kep Taliabu, PSU pada 9 TPS, | 10-April-2025
Kab Magetan, PSU di 4 TPS yaitu TPS 001 Desa Kinandang, TPS 004 Desa Kinandang, TPS 001 Desa Nguri, dan TPS 009 Desa Selotinatah | 26-Maret-2025

Rekapitulasi ulang