“Rezim ini jahat, memakai hukum untuk menjustifikasi tindakan-tindakan demokratis yang dilakukan,” tegasnya.
Meskipun menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, perempuan tetap berada di garis depan perlawanan. Mereka dengan tegas menolak jika dianggap tidak memiliki hak atas lahan.
“Dalam proyek-proyek seperti ini, perempuan tidak pernah dilibatkan, karena mereka menganggap perempuan tidak memiliki hak atas lahan,” ujar Lia.
Andriyeni menambahkan bahwa konflik agraria bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal ketidakadilan sistemik yang menghancurkan kehidupan perempuan.
“Konflik agraria ini selain merusak lingkungan juga merugikan perempuan. Ini menjadi kejahatan yang sistemik untuk menghancurkan kehidupan manusia,” katanya.
Di tengah ketidakadilan yang terus terjadi, perempuan adat Papua dan aktivis perempuan lainnya tetap berjuang.
“Kita bergerak bersama. Perempuan melawan kemiskinan,” tutup Andriyeni.
Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina
Baca Juga: Pakar Beberkan Resep Jitu Genjot Ekonomi, Pemerintah Harus Dukung Industri Padat Karya
