Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merilis daftar kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya.
Terdapat 16 nama produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya selama periode September 2023-Oktober 2024.
Salah satu produk yang menjadi sorotan dalam daftar tersebut adalah milik dr. Reza Gladys.
Produk skincare yang sempat dipasarkan oleh dr. Reza disebutkan telah bermasalah secara izin edar.
“Sejak 2 Februari 2024, BPOM telah membatalkan izin edar produk RIBESKIN Superficial Pink Aging. Glafidsya Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM,” tulis keterangan di unggahan BPOM dikutip pada Jumat, 1 Agustus 2025.
BPOM juga menambahkan bahwa produk lain milik dr. Reza, yaitu RIBESKIN X Pink Shooter, telah habis izin edarnya sejak Februari 2025.
“RIBESKIN X Pink Shooter yang sejenis dengan RIBESKIN Superficial Pink Aging telah habis izin edarnya pada Februari 2025,” lanjut informasi tersebut.
Unggahan BPOM tersebut tentu menjadi pemicu serangan baru bagi dr. Reza Gladys yang saat ini yang tengah menghadapi konflik hukum dengan Nikita Mirzani.
Baca Juga: Fitri Salhuteru dan Reza Gladys Nonton Sidangnya, Nikita Mirzani: Iblis, Tuyul Silakan Datang
Sorotan publik terhadap dr. Reza makin intens setelah unggahan BPOM tersebut menyebar di media sosial. Banyak pihak yang kini menghujat bos skincare tersebut.
Di tengah derasnya tudingan yang dilancarkan publik, Fitri Salhuteru, sahabat dekat dr. Reza, angkat bicara.
Fitri menilai ada kejanggalan dalam waktu dan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPOM terhadap klinik dr. Reza.
“Jadi aku tuh baru tahu kemarin, setelah selesai sidang bahwa kliniknya dr. Reza itu didatangi BPOM katanya dua klinik sekaligus. Yang biasanya pemeriksaan itu standar, ini diperiksanya sampai sore hari,” kata Fitri Salhuteru.
Tak hanya klinik dr. Reza, menurut Fitri, pabrik milik Heni Sagara juga turut disidak. Sebagaimana diketahui bahwa Heni Sagara sempat dituding sebagai mafia skincare oleh Nikita Mirzani.
Hal itu kemudian menjadi tanda tanya besar bagi Fitri, ia pun mempertanyakan motif di balik langkah BPOM tersebut.
