Sebagai program strategis dalam mitigasi perubahan iklim, menurutnya, FOLU Net Sink 2030 harus dipimpin dan dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapasitas di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perubahan iklim.
"Profesionalisme harus menjadi prioritas utama agar program ini berjalan dengan efektif dan tidak hanya menjadi wacana politik semata," ujarnya.
![Menhut Raja Juli Antoni. [Suara.com/Novian]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/02/03/10252-menhut-raja-juli-antoni.jpg)
"Oleh karena itu, saya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menjelaskan secara terbuka mekanisme seleksi tim FOLU Net Sink 2030, memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, serta melakukan evaluasi agar program ini benar-benar membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat," imbuhnya.
Untuk diketahui, berdasarkan naskah Keputusan Menteri (Kepmen) KLH dan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 yang beredar di media sosial, setidaknya ada 12 pengurus dan kader PSI yang dimasukkan dalam kepengurusan.
Pengurus FOLU nantinya akan menerima gaji yang luar biasa besar. Seperti di posisi Penanggung Jawab mendapat gaji Rp50 juta, Wakil Penanggung Jawab Rp40 juta, Dewan Penasihat Ahli Rp25 juta, Ketua Pelaksana Rp30 juta, Ketua Harian I dan II Rp30 juta, Sekretaris Rp30 juta, Ketua Bidang Rp30 juta, Anggota Rp20 juta, dan Staf Rp8 juta