Infografis
“Selama bertahun-tahun, mantan Presiden Duterte telah mengklaim bahwa ia siap menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Sekarang saatnya baginya untuk membuktikannya,” kata Uskup Kidapawan Jose Colin Bagaforo, presiden Caritas Philippines, sayap aksi sosial Konferensi Waligereja Katolik Filipina.
“Keadilan sejati bukanlah tentang kesetiaan politik atau loyalitas pribadi—melainkan tentang akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan martabat manusia. Kami mendesak Duterte untuk menegakkan kata-katanya sendiri dan tunduk pada proses hukum,” tambahnya.
Badan Gereja tersebut mempertahankan posisi yang telah lama dipegangnya bahwa pembunuhan dalam perang narkoba tersebut “disetujui oleh negara” dan bukan hanya tindakan berlebihan dari petugas polisi perorangan.
“Pembunuhan ini tidak acak; Mereka adalah bagian dari kebijakan yang melanggar hak asasi untuk hidup,” kata wakil presiden Caritas Filipina dan Uskup San Carlos Gerardo Alminaza.
“Keluarga korban berhak mendapatkan kebenaran, ganti rugi, dan keadilan. Sebagai sebuah negara, kita harus memastikan bahwa kejahatan seperti itu tidak akan pernah terjadi lagi,” imbuhnya.
Caritas Filipina mendesak pemerintahan Marcos untuk bekerja sama dengan ICC, mengizinkan penyelidikan yang tidak memihak, dan memastikan bahwa “Filipina tidak akan tetap menjadi negara yang merajalelanya impunitas.”
“Jika pemerintah tidak menyembunyikan apa pun, mereka tidak perlu takut,” katanya. “Aturan hukum harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan. Biarkan ini menjadi titik balik bagi negara kita—sebuah langkah menuju penyembuhan, akuntabilitas, dan perubahan nyata.”
