Suara.com - Kritikus politik Faizal Assegaf menyerukan agar gerakan mahasiswa dan elemen masyarakat yang mengkritisi kondisi politik dan ekonomi Indonesia tetap fokus pada tuntutan "Adili Jokowi".
Menurut Faizal, hal tersebut merupakan langkah penting untuk menegakkan hukum secara adil dan mengungkap dugaan penyimpangan yang terjadi selama pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Faizal menyoroti munculnya gerakan "Indonesia Gelap" yang menurutnya mencerminkan rasa cemas sekaligus semangat untuk menuntut pertanggungjawaban hukum kepada Jokowi.
"Akumulasi suara kritis di media sosial sudah tumbuh di jalan-jalan. Gerakan kemarin, Indonesia Gelap Jilid 1, itu semua orang antara cemas sekaligus gembira," ujar Faizal dikutip dari Abraham Samad Speak Up, Selasa (11/3/2025).
Ia menambahkan, bahwa gerakan tersebut berpotensi berlanjut dengan agenda yang lebih besar.
"Saya prediksi, gerakan aksi Indonesia Gelap Jilid 2 akan tetap meminta untuk Jokowi diadili," tegas Faizal.
Ia menilai bahwa jika ada elemen yang berusaha mengalihkan fokus dari isu tersebut, maka patut dicurigai ada kepentingan tertentu di baliknya.
Faizal juga menuding bahwa kerusakan ekonomi, politik, dan birokrasi di Indonesia merupakan dampak dari kebijakan pemerintahan Jokowi yang ia sebut sebagai "virus ganas".
"Masalah di BUMN, korupsi yang makin menjadi-jadi, hingga lemahnya penegakan hukum di kepolisian, semuanya merupakan warisan dari pemerintahan Jokowi," katanya.
Dalam pandangannya, solusi utama adalah melakukan aksi massa yang berfokus pada penuntutan hukum terhadap Jokowi dan keluarganya.
"Kalau ada ratusan ribu mahasiswa, anak-anak muda ini berkumpul berhari-hari di KPK bikin dapur umum, bikin orasi tengah malam di sana, saya yakin Jokowi masuk penjara," katanya.
Faizal juga mengusulkan agar masyarakat tidak fokus pada menggulingkan pemerintahan Prabowo yang baru saja berjalan. Menurutnya, lebih relevan jika aksi besar ditujukan kepada KPK dengan tuntutan utama "Adili Jokowi".
"Saya itu berdoa dan merindukan efisiensi gerakan rakyat itu enggak usah ke mana-mana. Ke DPR enggak usah, ke Istana enggak usah. Kalau ratusan ribu mahasiswa duduki KPK dengan spanduk besar bertuliskan 'Adili Jokowi, Gibran, dan dinasti politiknya', saya yakin revolusi penegakan hukum akan dimulai dari sana," tutup Faizal. (Kayla Nathaniel Bilbina)
TERPOPULER
