Infografis
Suara.com - Pakar pertahanan yang juga Advisor Defense Diplomacy Strategic Forum, Mayjen TNI Purn Rodon Pedrason, menuding adanya aksi unjuk rasa bertajuk Indonesia Gelap beberapa waktu lalu bukan murni gerakan mahasiswa.
Terutama, kata dia, karena adanya tuntutan dari para mahasiswa dalam demo itu mengenai dwifungsi TNI.
Hal itu disampaikan Rodon dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
"Ada juga demo tentang Indonesia gelap, Ini kan kontradiktif, ada beberapa 7 hal yang mereka sampaikan, tapi yang jadi perhatian saya mereka menolak dwifungsi, saya pikir bukan bicara dwifungsi, ini pesanan, bukan murni, pure dari mahasiswanya," kata Rodon.
Ia pun mengaku heran mengapa para mahasiswa bisa menuntut hal tersebut dalam demo Indonesia Gelap.
Menurutnya, adanya kekhawatiran soal dwifungsi sangat tak masuk akal. Apalagi Indonesia sekarang memiliki Presiden yang berlatar belakang TNI.
"Kenapa mereka berpikir tentang itu kalau sekarang pemerintahan yang ada, presidennya mantan militer, seorang jenderal," katanya.
Adapun ia menilai sebagai apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto jika prajurit yang menjabat di jabatan sipil bukan dwifungsi.
"Kita juga dengar bahwa terakhir Panglima mengatakan bahwa penempatan prajurit di kementerian lembaga itu bukan merupakan dwifungsi, tapi multifungsi," pungkasnya.
Baca Juga: Indonesia Gelap, Daftar Pabrik yang Bangkrut di Era Prabowo: Sritex, Sanken, PT GNI dan Yamaha
Sebelumnya, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengirimkan surat terbuka terkait pembahasan legislasi Revisi UU Polri dan Revisi UU TNI ke DPR RI khususnya ke Komisi I dan Komisi III, Senin (3/3/2025).
