Dia menekankan kalau pemerintah sebaiknya tidak lagi membuat proses CPNS itu sebagai kepentingan politik belaka.
"ASN ini jangan dipolitisasi terus untuk kepentingan politik. Ini kan kepentingan politik kemarin Pak Jokowi. Sementara sekarang ini mungkin Pak Prabowo enggak membutuhkan," kritiknya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi II DPR RI bersama KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersepakat menyelesaikan pengangkatan CPNS maupun tenaga non-ASN secepat-cepatnya.
![Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. [menpan.go.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/07/13025-menteri-panrb-rini-widyantini.jpg)
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja serta rapat dengar pendapat antara Komisi II dengan KemenPAN-RB dan BKN di Ruang KK III, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Dalam rapat itu, disepakati KemenPAN-RB dan BKN akan menyelesaikan pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada Oktober 2025.
Sementara untuk tenaga non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) diselesaikan pada Maret 2026.
Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong yang memimpin rapat itu mengatakan kesepakatan tersebut merupakan bagian dari percepatan penataan pegawai untuk formasi 2024.
"Kami juga meminta KemenPAN-RB berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk melarang dan memberikan sanksi kepada kepala daerah periode 2025-2030 yang masih mengangkat tenaga non-ASN melalui belanja pegawai maupun belanja barang dan jasa," ujarnya.
TERPOPULER
