Lagi, Firli Bahuri Ajukan Praperadilan Soal Status Tersangka yang Disandangnya

Suara.com - Untuk kali ketiga, Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri melayangkan permohonan praperadilan terkait statusnya yang saat ini menjadi tersangka.

Permohonan praperadilan tersebut dimohonkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel).

Pengajuan permohonan tersebu tertuang dalam SIPP PN Jaksel pada Jumat (14/3/2025).

Adapun gugatan Firli terdaftar dengan nomor perkara 42/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Pemohon dalam gugatan tersebut, yakni Komjen (Purn) Firli Bahuri. Sedangkan, termohonnya Kapolri Cq Kapolda Metro Jaya.

Menurut SIPP PN Jaksel, sidang akan digelar Rabu (19/3/2025) mendatang.

Sebelumnya, Firli diketahui telah dua kali mengajukan praperadilan. Kali pertama diajukan Mantan Kapolda Sumsel ini pada 24 November 2023 silam.

Kala itu, ia meminta PN Jaksel memerintahkan Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan terhadap dirinya dan menyatakan status tersangkanya tidak sah.

Saat itu, PN Jaksel tidak menerima permohonan Firli.

Kemudian permohonan praperadilan kali kedua, diajukan Firli pada 22 Januari 2024 dengan termohon Dirreskrimsus Polda Metro Jaya.

Akan tetapi, pada 30 Januari 2024 permohonan praperadilan mengenai status tersangka itu dicabut Firli.

Sebelumnya diberitakan, Ketua IM57+ Institute Lakso Anindito menilai ada keterkaitan Firli Bahuri dalam kasus perintangan penyidikan dalam kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam persidangan praperadilan yang diajukan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menunjukkan adanya upaya perintangan penyidikan yang sistematis.

Perintangan Penyidikan

Menurutnya, perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini bersifat sistematis dengan keterlibatan nama-nama besar, termasuk mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Sebab, Firli Bahuri diketahui menjadi pimpinan KPK yang menolak penetapan tersangka terhadap Hasto pada Januari 2020 lalu.

Firli juga menyampaikan pernyataan pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI meskipun Harun Masiku dan Hasto belum ditangkap.

“Bukti permulaan ini sudah dapat digunakan oleh KPK dan bahkan penegak hukum lain untuk menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan terhadap Pasal 21 UU Tipikor yang dilakukan oleh Ketua KPK pada masa tersebut, yaitu saudara Firli Bahuri,” kata Lakso dalam pernyataannya, Jumat (7/2/2025).

Dalam sidang praperadilan Hasto, tim Biro Hukum KPK dinilai telah mengelaborasi informasi soal keterlibatan Firli dalam upaya menghalang-halangi penyidikan.

“Ini temuan yang sangat serius untuk digali motifnya, terlebih saat ini Firli Bahuri juga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait tersangka KPK yang saat ini ditangani Mabes Polri,” katanya.