Denny Siregar Sindir Deddy Corbuzier yang Tuding Demo Rapat RUU TNI Ilegal: Makin Panjang Dagunya!

Suara.com - Pegiat media sosial, Denny Siregar, menyindir Staf Khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, yang blak-blakan menyebut aksi demonstrasi di rapat Rancangan Undang-undang (RUU) TNI, sebuah tindakan melanggar aturan.

Sindiran itu dilayangkan Denny Siregar lewat cuitannya di media sosial X @Dennysiregar7, Senin (17/3/2025), sembari membagikan potongan video Deddy Corbuzier bicara tentang aksi demonstrasi tolak RUU TNI yang dibagikan akun X @namazu_sensei.

"Semakin lama perasaan semakin panjang aja dagunya om dedi ya. Apa karena stres mikirin narasi pembelaan?" cuit Denny Siregar.

Deddy Corbuzier Sebut Aksi Demonstran di Rapat RUU TNI Langgar Hukum

Dalam video yang beredar, Staf Khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier, ikut menanggapi aksi sekelompok aktivis yang menggeruduk rapat pembahasan RUU TNI di Hotel Fairmont.

Menurutnya, aksi tersebut bukan bentuk kritik konstruktif, melainkan tindakan ilegal yang melanggar hukum.

Deddy menyatakan bahwa sekelompok orang tak dikenal berusaha menerobos ruang rapat secara paksa sambil berteriak-teriak. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan yang tidak bisa dibenarkan dalam proses demokrasi.

"Bagi kami, gangguan yang terjadi sudah mengarah pada tindak kekerasan anarkis," kata Deddy Corbuzier dalam sebuah video yang dibagikan ulang oleh Denny Siregar.

Kementerian Pertahanan (Kemenhan), kata Deddy, selalu menghormati berbagai bentuk kritik dan masukan. Namun, aksi yang terjadi bukanlah bentuk aspirasi yang sah, melainkan upaya mengganggu jalannya rapat yang telah diatur secara konstitusional.

"Ini tindakan ilegal dan melanggar hukum, serta mengancam proses demokrasi yang sah," ujar pria bernama lengkap Deodatus Andreas Deddy Cahayadi Sunjoyo itu.

Deddy menegaskan bahwa rapat yang digelar di Hotel Fairmont merupakan pertemuan resmi yang dihadiri oleh seluruh fraksi DPR RI.

Ia juga memastikan bahwa pembahasan tidak lagi menyangkut dwifungsi TNI, karena hal tersebut telah dihapus sejak lama.

"Bahkan jasadnya juga sudah tidak ada," ujarnya.

Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyatakan keberatan atas pembahasan tertutup rancangan regulasi tersebut.

Salah satu anggota koalisi, Andrie Yunus, yang juga merupakan Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menilai bahwa proses pembahasan yang tertutup menunjukkan rendahnya komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.