Kajian DEN: MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja, Tekan Kemiskinan Capai 5,8 Persen

Dwi Bowo Raharjo, Novian Ardiansyah

Kamis, 20 Maret 2025 | 07:37 WIB
Kajian DEN: MBG Ciptakan 1,9 Juta Lapangan Kerja, Tekan Kemiskinan Capai 5,8 Persen
Siswa saat menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) perdana di Majalengka, Jawa Barat. ANTARA/Fathnur Rohman

Suara.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memaparkan kepada Presiden Prabowo Subianto hasil kajian tentang potensi program makan bergizi gratis (MBG) terhadap penyerapan tenaga kerja serta tingkat kemiskinan.

Hasil kajian tersebut dipaparkan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, dalam rapat jajaran DEN bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Turut hadir dalam rapat kemarin sore, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro job menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro poor, kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," kata Arief di Kantor Presiden, Jakarta usai rapat bersama Prabowo.

Arief menegaskan untuk memastikan MBG berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan tingkat kemiskinan, alur pelaksaan MBG harus dipastikan berjalan baik dan benar.

Menurutnya BPKP perlu melakukan ulasan berkala terhadap pelaksanan MBG. Masyarakat juga diharapkam berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kepastian produk-produk dalam negeri dalam rantai pasok MBG dari mulai bahan makanan hingga peralatan makan yang sampai ke tangan siswa atau penerima manfaat lainnya.

"Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor tidak usah diimpor. Nah ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," ujar Arief.

Larang Produk Impor

Presiden Prabowo meminta produk dalam negeri hasil industri lokal digunakan untuk program MBG. Salah satunya adalah penggunaan wadah atau “tray”.

Prabowo ingin wadah makanan untuk MBG merupakan produk yang diproduksi industri lokal, bukan impor.

Anggaran harian makan bergizi gratis (MBG) di Lampung capai Rp191,59 juta. [ANTARA]
Anggaran harian makan bergizi gratis (MBG) di Lampung capai Rp191,59 juta. [ANTARA]

Keinginan Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat bersama kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025) sore.

“Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal,” kata Luhut di Kantor Presiden, Jakarta.

Luhut mengakui kekinian masih ada penggunaan produk impor. Ke depan, Prabowo meminta Badan Gizi Nasipnal ikut melakukan pengawasan untuk memastikan penggunaam produk dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan MBG.

“Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” ujar Luhut.

Pernyataan Kepala BGN

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait laporan Indonesia Business Post soal impor 40 juta piring stainless steel dari China untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan angka 40 juta peralatan makan plat baja antikarat tersebut berlebihan. Sebab, kata dia, penerima manfaat MBG sejauh ini baru memasuki 3 juta orang. Berbanding jauh dari angka piring stainless steel produk China yang disebut akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

"Penerima manfaat saja baru masuk 3 juta dan ketersediaanya tidak melimpah. Jadi angka itu saya yakin berlebihan," kata Dadan kepada Suara.com, Kamis (20/3/2025).

Dadan menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam hal penyediaan produk impor untuk kebutuhan program MBG tersebut.

"Saya kira jumlah itu terlalu fantastis. Sejauh ini BGN tidak terlibat untuk hal-hal seperti itu," kata Dadan.

Kendati begitu, ia tidak menampik adanya informasi mengenai produk impor yang tertahan di pelabuhan karena terhambat perkara administrasi. Hal ini disampaikan Dadan menanggapi laporan yang menyebut adanya kemungkinan piring stainless steel tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Saya dengar ada yang tertahan di pelabuhan karena tidak tertib administrasi," ujarnya.

Penampakan tempat makan bergizi gratis (MBG). (Suara.com/Lilis Varwati)
Penampakan tempat makan bergizi gratis (MBG). (Suara.com/Lilis Varwati)

Adapun Dadan memastikan pemerintah akan mengutamakan pasokan dari dalam negeri untuk memenuhi pelaksanaan program MBG. Menurutnya saat ini produksi dalam negeri bisa ditingkatkan seiring banyaknya permintaan mengenai peralatan makan untuk program MBG.

"Industri dalam negeri mulai banyak, jadi pasti untuk jumlah besar akan dipasok industri dalam negeri. Sebelum MBG ada, food tray tersebut adalah barang dagangan biasa. Industri dalam negeri belum produksi karena permintaan pasar rendah. Sekarang meningkat tajam yang membuat Industri dalam negeri yakin," tutur Dadan.

40 Juta Piring Impor

Program andalan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG), yang bergulir dalam beberapa bulan terakhir, disinyalir memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.

Pasalnya, sejumlah 40 juta piring stainless steel yang digunakan merupakan produksi negeri tirai bambu, dan akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

Berdasarkan reportase yang diterbitkan Indonesia Business Post pada Selasa, 18 Maret 2025, peralatan makan plat baja antikarat tersebut diproduksi di wilayah Chao Shan, Provinsi Guandong.

Seorang pengusaha Indonesia membeberkan, akibat pesanan tersebut, produsen lokal kesulitan bersaing. Sebabnya, harga produk buatan China jauh lebih murah.

"Mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami saingi. Alhasil, sebagian besar pengadaan untuk program makan siang ini dipasok oleh suplier China," kata pengusaha yang diminta dirahasiakan identitasnya tersebut.

Persoalan tersebut menjadi pelik, lantaran hingga kekinian ketergantungan Indonesia terhadap barang impor cukup tinggi dan bakal berdampak panjang pada manufaktur Indonesia.

"Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan berkembang, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing," ujarnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Wadah Makan Bergizi Gratis Didominasi Produk Impor China, Prabowo Minta Stop: Suruh Bikin Lokal

Wadah Makan Bergizi Gratis Didominasi Produk Impor China, Prabowo Minta Stop: Suruh Bikin Lokal

News | Kamis, 20 Maret 2025 | 07:22 WIB

Program Makanan Bergizi Gratis Untungkan Industri China, Produsen Lokal Indonesia Tertekan

Program Makanan Bergizi Gratis Untungkan Industri China, Produsen Lokal Indonesia Tertekan

News | Selasa, 18 Maret 2025 | 20:46 WIB

Di Balik Program MBG: 40 Juta Piring Makan Bergizi Gratis Diimpor dari China?

Di Balik Program MBG: 40 Juta Piring Makan Bergizi Gratis Diimpor dari China?

News | Selasa, 18 Maret 2025 | 20:38 WIB

Pemerintah Hanya Akan Beri Bantuan Pengentasan Kemiskinan untuk Kategori Desil 1-3, Ini Kriterianya

Pemerintah Hanya Akan Beri Bantuan Pengentasan Kemiskinan untuk Kategori Desil 1-3, Ini Kriterianya

News | Selasa, 18 Maret 2025 | 12:01 WIB

Terkini

Donald Trump Bentak Netanyahu: Kamu Gila?

Donald Trump Bentak Netanyahu: Kamu Gila?

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 17:34 WIB

Syarat Gencatan Senjata Permanen Iran, Israel Wajib Angkat Kaki dari Lebanon

Syarat Gencatan Senjata Permanen Iran, Israel Wajib Angkat Kaki dari Lebanon

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:53 WIB

Infrastruktur Uzur, Rano Karno Sebut Jalanan di Jakarta Masih Rawan Amblas

Infrastruktur Uzur, Rano Karno Sebut Jalanan di Jakarta Masih Rawan Amblas

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:51 WIB

Rencana MBG di Arab Saudi, DPR: Jangan Ngide, Benahi Dulu yang Amburadul!

Rencana MBG di Arab Saudi, DPR: Jangan Ngide, Benahi Dulu yang Amburadul!

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:46 WIB

Klaim Investasi Seskab Teddy Dipreteli Guntur Romli: Menyesatkan Publik

Klaim Investasi Seskab Teddy Dipreteli Guntur Romli: Menyesatkan Publik

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:43 WIB

Ironi Korupsi Haji: Bos Maktour Absen Diperiksa KPK Karena Sedang Ibadah di Arab Saudi

Ironi Korupsi Haji: Bos Maktour Absen Diperiksa KPK Karena Sedang Ibadah di Arab Saudi

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:32 WIB

Tak Sesuai Fakta, Seskab Teddy Dinilai Overclaim Soal Nilai Investasi Buah Diplomasi Prabowo

Tak Sesuai Fakta, Seskab Teddy Dinilai Overclaim Soal Nilai Investasi Buah Diplomasi Prabowo

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:32 WIB

Revisi UU Polri Disebut Tak Banyak Berubah, DPR Fokus pada 8-9 Pasal

Revisi UU Polri Disebut Tak Banyak Berubah, DPR Fokus pada 8-9 Pasal

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:20 WIB

Kompolnas Nilai Sanksi Saat Ini Belum Bikin Jera Polisi Terlibat Narkoba

Kompolnas Nilai Sanksi Saat Ini Belum Bikin Jera Polisi Terlibat Narkoba

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:13 WIB

Berkas Lengkap! Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi

Berkas Lengkap! Roy Suryo dan dr Tifa Segera Disidang Kasus Ijazah Palsu Jokowi

News | Selasa, 02 Juni 2026 | 16:11 WIB