Cek Fakta: Haris Azhar Ajak Masyarakat Blokir Podcast Bocor Alus Politik Tempo

Suara.com - Sebuah unggahan di media sosial X (dulu Twitter) dari akun @Elvianadwirizki memuat informasi yang keliru terkait Haris Azhar.

Unggahan tersebut mencantumkan foto Haris Azhar dengan tulisan yang menyesatkan, seolah-olah ia mengajak masyarakat untuk memblokir podcast Bocor Alus Tempo.

Dalam unggahan itu, tertulis "Bocor Alus Tempo di dukung oleh dana Dari MDIF George Soros. Segera Blokir Bocor Alus Tempo. Haris Azhar Lokataru Fondation".

Penelusuran Fakta

Setelah dilakukan pencarian dengan kata kunci "Haris Azhar ajak blokir Bocor Alus," tidak ditemukan bukti atau berita yang mendukung klaim tersebut.

Tidak ada pernyataan resmi dari Haris Azhar maupun lembaga yang berafiliasi dengannya terkait ajakan pemblokiran podcast tersebut.

Haris Azhar sendiri dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation.

Ia juga merupakan pendiri hakasasi.id, platform penelitian digital tentang hak asasi manusia, serta akademisi yang mengajar di Universitas Trisakti dan Jentera Indonesia Law School.

Selama lebih dari dua dekade, ia aktif membela isu-isu hak asasi manusia di Indonesia dan Asia Tenggara.

Haris juga memiliki keahlian dalam bidang hukum, keadilan transisional, advokasi, serta hukum siber dan digital.

Selain itu, Haris Azhar pernah menjabat sebagai Koordinator KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan), sebuah LSM nasional yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia.

Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam berbagai isu publik dan sering mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan HAM.

Klarifikasi Pendanaan MDIF

Hoaks terkait pendanaan MDIF kepada Tempo juga telah beredar sebelumnya.

MDIF atau Media Development Investment Fund adalah lembaga nonprofit yang terdaftar di New York dan didanai oleh sedikitnya 70 entitas global, bukan hanya oleh George Soros.

Lembaga ini awalnya didirikan oleh jurnalis Serbia, Sasa Vucinic, dan koresponden Amerika Serikat, Stuart Auerbach, dengan tujuan mendukung media independen di negara-negara yang baru lepas dari otoritarianisme.

Pada Juli 2024, MDIF memang berinvestasi di PT Info Media Digital (IMD), anak usaha Tempo yang bergerak di bidang digital.

Namun, pendanaan tersebut bukan untuk membeli kepemilikan saham Tempo, melainkan berbentuk surat utang konversi yang tidak mempengaruhi independensi redaksi Tempo.

Struktur kepemilikan saham Tempo tetap mayoritas dikuasai oleh PT Tempo Inti Media Tbk.

Menurut laporan tahunan MDIF, mereka telah berinvestasi ke lebih dari 154 media independen di 48 negara dengan tujuan memperkuat kebebasan pers.

Fakta Seputar Krisis Moneter 1997-1998

Klaim yang menyebut bahwa George Soros menjadi dalang utama di balik krisis moneter 1997-1998 juga perlu diluruskan.

Studi oleh Brown dkk. (1998) dalam publikasi "Hedge Funds and The Asian Currency Crisis of 1997" menunjukkan bahwa hanya sedikit bukti yang mengaitkan Soros secara langsung dengan kehancuran ekonomi di Asia Tenggara.

Krisis moneter 1997-1998 lebih disebabkan oleh faktor ekonomi domestik yang rapuh, pinjaman luar negeri yang tinggi, serta ketergantungan pada dolar AS.

Bank-bank swasta di Indonesia saat itu memiliki rasio utang yang sangat tinggi, sehingga ketika nilai tukar rupiah anjlok, dampaknya sangat besar terhadap perekonomian nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menjelaskan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak semata-mata akibat spekulasi investor asing, tetapi juga karena lemahnya fundamental ekonomi dalam negeri.

Jika ekonomi Indonesia saat itu lebih kuat, dampak dari krisis di Thailand tidak akan terlalu parah terhadap Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim bahwa Haris Azhar mengajak masyarakat untuk memblokir podcast Bocor Alus Tempo adalah tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks.

Selain itu, pendanaan MDIF terhadap Tempo juga tidak mengubah independensi redaksi media tersebut.

Masyarakat diimbau untuk selalu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya agar tidak terjebak dalam disinformasi yang dapat menyesatkan publik.