UU TNI Baru Disahkan: Idrus Marham Desak Sosialisasi untuk Redam Protes Masyarakat

Sebelumnya diberitakan, DPR RI akhirnya menyetujui Revisi Undang-undang TNI dijadikan undang-udang. Hal itu dilakukan meski sejumlah penolakan terjadi dari berbagai kalangan.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna lewat pengambilan keputusan tingkat II di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebanyak 8 fraksi menyatakan persetujuannya untuk menjadikan RUU TNI sebagai Undang-Undang.

Kemudian Puan bertanya kepada seluruh Anggota DPR RI yang hadir apakah RUU TNI bisa disahkan sebagai Undang-Undang.

"Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Puan.

"Setuju," jawab kompak anggota dewan yang hadir.

Untuk diketahui, sebelum pengesahan RUU TNI menjadi undang-undang di DPR menimbulkan polemik di berbagai kalangan. Bahkan, pembahasan RUU TNI dalam rapat panja yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu (15/3/2025) digelar tertutup.

Rapat tersebut sempat digeruduk aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang berhasil menerobos masuk ruang rapat tertutup. Namun, usaha tersebut hanya terjadi beberapa saat sebelum mereka dipaksa keluar dari ruangan.

Kesan pembahasan tertutup tersebut menimbulkan kecurigaan di ranah publik yang menilai pembahasan itu dirancang untuk menghidupkan lagi Dwifungsi TNI.