REGIONAL:
Suara.com - Kehadiran Sekolah Rakyat (SR) dipastikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi anak-anak dari kelompok tidak mampu. Pemerintah memastikan kalau program Sekolah Rakyat bukan untuk menggantikan sekolah-sekolah yang sudah ada, tetapi melengkapi dan memperluas akses pendidikan.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Prof. M. Nuh menjelaskan kalau salah satu prinsip utama dalam pendirian Sekolah Rakyat ialah menjangkau anak-anak yang selama ini belum memiliki akses ke sekolah, baik karena kendala ekonomi, geografis, maupun faktor sosial lainnya. Pemilihan ini didasari oleh desil-desil yang tercantum dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekolah Rakyat hadir untuk melengkapi, bukan meniadakan sekolah yang sudah ada. Fokus kita adalah memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” jelas Nuh kepada wartawan, Selasa (25/3/2025).
Dengan pendekatan ini, Nuh menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan mengganggu sistem pendidikan yang sudah berjalan, tetapi justru menjadi solusi bagi daerah-daerah dengan angka putus sekolah yang tinggi. Pemetaan dilakukan berdasarkan tingkat kemiskinan dan jumlah anak usia sekolah yang belum mendapatkan pendidikan, sehingga SR bisa hadir di tempat yang paling membutuhkan.
Untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program, guru dan tenaga pendidik akan direkrut dari daerah sekitar sekolah. Hal ini bertujuan untuk memastikan adaptasi sosial yang lebih baik, sekaligus melancarkan distribusi tenaga pendidik di wilayah-wilayah yang membutuhkan.
Selain itu, kepala sekolah akan berperan sebagai project manager di setiap titik pendidikan, memastikan efektivitas pembelajaran serta keterlibatan masyarakat dalam mengelola sekolah.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga pendidik yang direkrut tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga empati sosial yang tinggi, sehingga mereka bisa memahami kondisi siswa dan mendukung mereka secara optimal,” ungkap Nuh.
Agar siswa dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan belajar, program matrikulasi selama satu bulan akan diterapkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Menurut Nuh, matrikulasi penting dilakukan untuk membekali siswa dengan kesiapan mental, sosial, dan akademik, sehingga mereka bisa mengikuti pembelajaran formal dengan lebih baik.
Sementara itu, guru yang terpilih akan menjalani pelatihan khusus dengan fokus pada social empathy, sehingga mereka mampu mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif dan memahami kebutuhan anak-anak yang datang dari berbagai latar belakang sosial.
Tak Serobot Murid dari Sekolah yang Ada
M Nuh juga menjelaskan, Program Sekolah Rakyat tidak akan mengambil jatah murid dari sekolah umum yang sudah ada.
"Kita tidak ingin saling meniadakan dengan sekolah yang existing (sudah ada) karena dikhawatirkan kehadiran sekolah rakyat bisa menggeser atau mengambil jatah murid sekolah sudah ada. Kita tidak ingin itu, tapi saling melengkapi sehingga tidak perlu ada kekhawatiran ini menggusur atau mengambil alih murid dari sekolah yang sudah ada," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.
Nuh menjelaskan, saat ini Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang memetakan kemiskinan di 53 titik sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang atau sekitar Bulan Juli 2025.
"Kita sedang memetakan di sekitar lokasi titik tadi itu, berapa jumlah total kemiskinan sesuai dengan strata usianya. Kalau usia SD banyak, tentu juga nanti akan didirikan SD, dan pastinya untuk (menyasar) yang tidak sekolah," ujar dia.
Nuh memaparkan berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK), anak-anak yang sekolah SMA masih 80 persen, yang artinya masih ada 20 persen anak yang belum dapat melanjutkan sekolah hingga ke jenjang SMA, sehingga kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.
Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3).
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, di mana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.
Dari sisi tenaga pendidik, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan, dengan Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kemendikdasmen.
TERPOPULER
