Sering Diabaikan, KPAI: Jangan Ada Pelanggaran Hak Anak Selama Mudik!

Suara.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan anak dalam perjalanan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Jumlah pemudik pada lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 146,48 juta orang atau 52 persen persen penduduk Indonesia.

Wakil Ketua KPAI Jasra Putra mengingatkan, jangan sampai terjadi pelanggaran hak anak selama mudik.

Pengawasan KPAI pada periode mudik tahun-tahun sebelumnya tercatat ada berbagai pelanggaran hak anak, seperti anak tidak terdaftar dalam manifes penumpang, terpisah dari orang tua akibat kepadatan, serta mudik menggunakan sepeda motor yang berisiko tinggi. 

"Anak-anak juga rentan mengalami kekerasan seksual serta pelanggaran hak lainnya selama perjalanan massal," kata Jasra dalam konferensi pers virtual, Kamis (27/3/2025).

Pada tahun 2024, KPAI mencatat 2.057 kasus pelanggaran hak anak, dengan klaster tertinggi terjadi pada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Selain itu juga perlindungan khusus anak, seperti kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Sayangnya akibat kebijakan efisiensi anggaran juga berdampak terhadap penyiapan SDM dan fasilitas pojok ramah anak yang belum terfasilitasi di terminal, stasiun, dan Posko Mudik.

Menurut Jasra, KPAI menemukan kalau beberapa stasiun dan terminal belum ada ruang laktasi serta fasilitas kesehatan dan pojok ramah anak yang representatif dan mudah dijangkau.

Juga belum banyak papan pengumuman atau imbauan mudik ramah anak di stasiun dan terminal ataupun posko mudik. Tak kalah penting, Jasra menekankan kalau masih adanya terminal yang belum bebas dari  paparan asap rokok.

"KPAI sudah melakukan pengawasan langsung di berbagai titik keberangkatan dan kedatangan pemudik di antaranya Stasiun Kereta Api Gambir dan Senen, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Jati Jajar Kota Depok, Stasiun Kreta Api Tugu Kota Yogyakarta, Terminal Giwangan Yogyakarta, Posko Mudik Lebaran Jembatan Timbang Yogyakarta - Solo, Rest Area Tol Palimanan, Mudik Gratis di Kramat Raya 164, Mudik Gratis di Gelora Bungkarno, Mudik Gratis Ramah Anak dan Disabilitas di Menteng 62 Jakarta," ucapnya.

Lebih lanjut, berikut rekomendasi KPAI untuk penerapan Mudik Ramah Anak selama Lebaran 2025 :

1. Penyediaan transportasi yang layak, aman, dan ramah anak, serta memastikan awak transportasi dalam kondisi prima.
2. Optimalisasi SDM dan SOP pelaksanaan mudik oleh instansi terkait agar pelayanan tetap maksimal.
3. Peningkatan fasilitas ramah anak di tempat transit, termasuk ruang bermain, ruang laktasi, dan toilet bersih.
4. Pengawasan ketat terhadap kapasitas penumpang untuk mencegah over capacity.
5. Penyebaran informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual selama perjalanan.
6. Peningkatan perlindungan anak melalui edukasi petugas, pemasangan CCTV, dan surat edaran.
7. Penyediaan pos pengaduan di titik strategis yang terintegrasi dengan layanan UPTD PPA daerah.
8. Sosialisasi informasi peringatan dari BMKG dan aparat terkait daerah rawan kecelakaan serta kondisi cuaca ekstrem.
9. Mengimbau orang tua untuk mempersiapkan kebutuhan anak selama perjalanan agar lebih nyaman dan aman.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA), Arifah Fauzi menyebut mudik lebaran tahun ini bisa lebih ramah dan nyaman bagi perempuan dan anak. Hal itu terlihat dari meningkatnya fasilitas Mudik Ramah Perempuan dan Anak (MRPA). 

Fasilitas itu mencakup ruang laktasi, tempat bermain anak, serta ruang kesehatan yang telah distandarisasi.

"Saya melihat adanya ruang laktasi di rest area, meskipun sejauh ini belum ada ibu menyusui yang singgah di sana, mungkin karena lebih nyaman menyusui di dalam kendaraan," kata Arifah saat meninjau arus mudik di Rest Area KM 57A ruas Tol Jakarta-Cikampek, dikutip Kamis.

Adapula ruang istirahat untuk anak saat sedang transit di perjalanan. Hanya saja, Arifah mengingatkan kepada para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anak selama arus mudik, terutama ketika menggunakan transportasi umum. 

Sikap waspada itu penting dilakukan guna mencegah kejahatan dan penculikan.