Massa Pendemo Tolak UU TNI di DPR Dipukul Mundur Aparat, Satu Motor Ludes Terbakar!

Suara.com - Satu unit sepeda motor menjadi sasaran pembakaran dalam aksi unjuk rasa menolak pengesahan RUU TNI di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (27/3/2025). 

Berdasarkan pantauan Suara.com, di lokasi awalmya satu unit motor tersebut sudah terlihat terbakar di depan Gedung DPR RI. Terlihat kepulan api membubung tinggi dari motor yang terbakar tersebut. 

Sampai akhirnya pada pukul 18.30 WIB, aparat kepolisian menggerakkan pasukannya untuk memukul mundur massa yang menolak pengesahan RUU TNI menjadi UU. 

Massa dipukul mundur di Jalan Gatot Subroto ke arah Jalan pemuda atau Komplek GBK. Aparat menerjunkan kendaraan taktis water canon dan ratusan personel Brimob. 

Usai massa dipukul mundur, tampak bangkai motor yang terbakar masih tersisa kobaran apinya. Tak hanya itu terlihat pula water barrier juga ada yang terbakar. 

Ketika berita ini ditulis Jalan Gatot Subroto arah Slipi juga masih ditutup. Bangkai motor yang masih terbakar dan water barrier yang masih berkobar apinya masih tersisa. 

Tak lama berselang aparat kemudian mengeluarkan alat pemadam kebakaran. Kobaran api kemudian dipadamkan. 

Fans JKT48 Ikut Kepung DPR

Aksi penolakan terhadap Undang-Undang TNI baru yang disahkan oleh DPR RI masih terus bergulir. Bahkan, Gedung DPR RI pada Kamis (27/3/2025) soren kembali menjadi sasaran aksu penggerudukan oleh massa pendemo. 

Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi, massa mulai berdatangan sejak pukul 16.00 WIB. Terlihat mayoritas dari mereka menggunakan pakaian serba hitam. 

Massa juga membawa poster-poster bertuliskan kalimat protes terhadap pengesahan Revisi UU TNI. 

Adapun salah satu inisiator adanya aksi ini yakni dari Komunitas Fans JKT 48 atau biasa disebut Wota. Mereka mengaku ikut turun melakukan aksi salah satu temannya di daerah lain ditangkap oleh aparat. 

"Saya merupakan salah satu orang yang menginisiasi gerakan hari ini untuk fans JKT 48 atau wota teman-teman. Jadi kami hari ini jadi salah satu tim yang membantu juga di lapangan. Awalnya memang sudah direncanakan dari lama cuma kemarin teman-teman kami kalau gak salah di daerah Surabaya kalau enggak salah atau Malang itu kena tangkep sama aparat teman-teman," kata pria yang mengaku bernama Nett. 

Ia mengatakan, adanya RUU TNI yang baru disahkan menjadi UU ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kata dia, negara-negara lain juga khawatir Indonesia dikuasai militer. 

Sementara itu, ia mengaku tak peduli DPR RI kekinian sedang memasuki masa reses atau tidak. Sebab, aspirasi akan selalu pihaknya akan sampaikan. 

"Kalau misalapun masuk masa reses, apapun itu kami di sini tetap akan menyuarakan. Kalau misalnya frekuensinya mati, mereka akan lebih leluasa. Kalaupun kami di sini menyuarakan bukan karena di dalam ada orang, tapi karena di sini kami masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Diketahui, meski banyak menuai protes dari publik, DPR RI ngotot untuk mengesahkan RUU TNI menjadi Undang Undang. Bahkan, gelombang protes soal RUU TNI yang kini telah disahkan itu telah menjalar di sejumlah daerah di Indonesia. Aksi protes itu lantaran pengesahan RUU TNI disinyalir ingin membangkitkan lagi dwifungsi ABRI yang telah lama terkubur usai Orde Baru (Orba) tumbang.

Revisi UU TNI itu telah disahkan sebelumnya oleh Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna di Gedung Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025). Kekinian, anggota TNI kini bisa menempati posisi jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun.

Semula, aturan pada Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama disebutkan kalau prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI akfif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Selain itu, ruang lingkup sipil yang bisa dipegang TNI juga diperbanyak. Hal itu tertuang dalam perubahan pada Pasal 7 UU TNI yang mengatur operasi militer selain perang atau OMSP.

Terdapat dua tambahan kewenangan TNI dalam OMSP, di antaranya membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Sementara itu, berikut daftar 14 lembaga lainnya yang sejak semula bisa diduduki TNI aktif dalam UU TNI Pasal 47:

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Pertahanan, termasuk Dewan Pertahanan Nasional
3. Kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
4. Badan Intelijen Negara
5. Badan Siber dan/atau Sandi Negara
6. Lembaga Ketahanan Nasional
7. Badan Search And Rescue (SAR) Nasional
8. Badan Narkotika Nasional
9. Mahkamah Agung
10. Badan Nasional Perigelola Perbatasan (BNPP)
11. Badan Penanggulangan Bencana
12. Badan Penanggulangan Terorisme
13. Badan Keamanan Laut
14. Kejaksaan Republik Indonesia (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer