REGIONAL:
- David Pangestu melaporkan BPN Banjarbaru ke Ombudsman Kalsel pada 21 Mei 2026 terkait dugaan maladministrasi pelaksanaan putusan pengadilan.
- BPN Banjarbaru dinilai gagal mengeksekusi putusan MA dan PTUN mengenai pencabutan sertifikat tanah di Kota Banjarbaru.
- Kelalaian eksekusi putusan hukum tersebut memicu konflik lahan berkelanjutan dan ketidakpastian administrasi pertanahan bagi pihak terkait.
Suara.com - Seorang warga Banjarmasin, David Pangestu, mendatangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada Kamis, 21 Mei 2026.
Kedatangannya untuk melaporkan dugaan maladministrasi terkait tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
David diterima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman.
Dalam laporannya, David menilai BPN Kota Banjarbaru tidak menjalankan putusan pengadilan terkait pencabutan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141 atas nama AGH di kawasan Jalan Aneka Tambang, Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru.
Padahal, dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut sudah kuat melalui jalur yudisial tertinggi di Indonesia.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 103K/TUN/2020 tertanggal 9 Maret 2020 telah memerintahkan pencabutan sertipikat tersebut.
Putusan itu kemudian diperkuat dengan surat inkracht PTUN Banjarmasin serta Penetapan Eksekusi PTUN Banjarmasin
Nomor 34/PEN-Eks/2018/PTUN.BJM pada tahun 2022.
Namun, realita di lapangan menunjukkan bahwa perintah pengadilan tersebut seolah membentur tembok tebal di internal BPN Kota Banjarbaru.
Hingga kini, menurut David, putusan tersebut belum juga dijalankan. Padahal penetapan eksekusi dari pengadilan seharusnya menjadi dasar kuat bagi BPN Kota Banjarbaru untuk segera melaksanakan putusan PTUN karena sifatnya telah final dan mengikat.
Pengabaian terhadap putusan yang telah inkracht ini dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap supremasi hukum di sektor pertanahan.
“Seharusnya BPN tetap menjalankan penetapan eksekusi PTUN tersebut. Kalau sejak awal putusan PTUN dilaksanakan, maka tidak akan muncul lagi gugatan-gugatan baru atas objek tanah yang sama. Karena tidak dijalankan, akhirnya konflik terus berkembang dan kepastian hukum menjadi kabur,” ujar David dalam keterangannya, Selasa (26/5/2026).
Ia menilai keberadaan gugatan perdata lain yang muncul belakangan tidak semestinya dijadikan alasan untuk mengesampingkan putusan PTUN yang telah inkracht dan memiliki kekuatan hukum tetap.
David menekankan bahwa setiap penundaan hanya akan memperkeruh situasi dan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk terus mengklaim lahan tersebut.
“Penetapan eksekusi dari PTUN Banjarmasin sudah ada, tetapi BPN tidak melaksanakannya. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kepastian hukum,” katanya.
Menurut David, lambannya pelaksanaan putusan tersebut justru membuka ruang munculnya konflik berkepanjangan, tumpang tindih klaim kepemilikan, hingga lahirnya perkara-perkara baru atas objek tanah yang sama.
TERPOPULER