"Ketiga tindak calo-calo dan sindikat yang ada. Keempat sosialisasi yang masif agar orang mengerti bagaimana bekerja secara prosedural. Kemudian kunci di perjanjian bilateral, itu penting kalau kita kunci bahwa perlindungan bagus itu kuncinya dan memastikan negara itu tidak menerima pekerja yang ilegal," tutur Karding di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (14/3/2025).
Karding juga mengaku sudah melaporkan sejumlah hal kepada Pesiden Prabowo, termasuk pembentukan desk pelindungan pekerja migran dan rencana membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang kini masih moratorium. Karding berharap moratorium bisa dibuka lebih cepat.
"Satu soal telah dibentukanya desk pelindungan pekerja migran, kedua tentang rencana kita membuka kerja sama dengan Arab Saudi yang kita ketahui sedang ada proses moratorium," kata Karding.
Sementara itu terkait pembentukan desk pelindungan pekerja migran, Karding menargetkan ada perbaikan tata kelola.
"Maka target kita karena ini perlindungan kita akan memperbaiki tata kelola pelindungan. Kedua kita akan tentu meminimalisir kejadian-kejadian kekerasan human trafficking di luar negeri," kata Karding.
"Caranya yang paling utama dia harus prosedural itu karena 95 persen itu inprosedural. Kedua skill harus ditingkatkan karena kita punya pekerja migran itu 80 persen domestik," sambungnya.
TERPOPULER
