Menunggu Reshuffle Usai Lebaran, Pengamat Bongkar Pos Paling Mungkin Dievaluasi

Suara.com - Hari raya Idulfitri atau masa lebaran dinilai bisa menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan reshuffle kabinet. Hal ini dikatakan pengamat politik Yusak Farhan.

Menurut Yusak, menteri-menteri tidak dalam performa terbaik dan berkinerja kurang sip, bisa saja digeser atau bahkan diganti.

"Reshuffle kabinet mungkin saja dilakukan setelah lebaran. Sejumlah menteri yang performanya kurang bagus bisa saja di-reshuffle," kata Yusak kepada Suara.com, sebagaimana dikutip Senin (31/3/2025).

Dalam pengamatannya, Yusak menilai, Prabowo perlu mengevaluasi pos-pos kementerian yang menyangkut bidang perekonomian bila memang reshuffle kabinet akan dilakukan.

Pos-pos kementerian yang dimaksud, seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Kementerian Pariwisata.

"Merosotnya IHSG, melemahnya rupiah dan potensi menurunnya perputaran uang pada lebaran 2025 atau lesunya ekonomi lebaran patut menjadi perhatian presiden atas kinerja sektor ekonomi," beber Yusak.

Kendati Kementerian ESDM dinilai perlu adanya evaluasi, Yusak merasa ragu Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

"Khusus Menteri ESDM, saya ragu Presiden Prabowo berani mereshuffle Bahlil. Prabowo sangat mengandalkan dukungan Golkar. Sementara Golkar kerap pasang badan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan Prabowo. Ini yang membuat posisi Bahlil sebagai Ketum Golkar sangat sexy, apalagi ada bayang-bayang Jokowi," kata Yusak.

Selain pos-pos kementerian bidang perekonomian, pos lain yang dinilainya patut dievaluasi adalah Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO).

"Saya kira juga layak dievaluasi," kata Yusak.

Menurut Yusak, PCO memang perlu dievaluasi. Salah satu sebabnya adalah kinerja para juru bicara yang bernaung di bawah Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Sejak awal bekerja, jubir-jubir presiden ini belum menunjukkan performa kinerja yang bagus dan sering membuat blunder dengan pola komunikasi publik yang buruk. Akibatnya, Presiden Prabowo yang dirugikan," tutur Yusak.

Yusak mengatakan PCO merupakan ujung tombak komunikasi strategis pemerintahan. Mestinya, PCO bisa memahami dengan baik anatomi sosiologis masyarakat.

"Jangan sampai membuat blunder terus," ucap Yusak.

Yusak menegaskan kepala negara perlu keberanian untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran Kabinet Merap Putih. Ia menilai kabinet yang sudah kadung gemuk tersebut harus benar-benar diisi orang yang bisa menterjemahkan visi dan misi Prabowo dalam memimpin pemerintahan.

"Sebaiknya Presiden Prabowo tidak boleh takut mengganti anak buah nya yang tidak bisa bekerja cepat. Kabinet gemuk harus diisi orang-orang yang bisa menterjemahkan visi prabowo dengan benar dan cepat supaya tidak menjadi beban pemerintahan," tambah Yusak.

Istana Bicara Tolok Ukur Kinerja Pemerintah

Sementara itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan, tolok ukur menilai kinerja pemerintah seharusnya merujuk kepada empat tujuan bernegara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45).

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno kepada wartawan di Jakarta, Senin (31/3), menilai jika tolak ukur UUD 45 digunakan, maka kinerja pemerintah sejauh ini masih tetap on track alias sejalan dengan tujuan-tujuan bernegara yang diamanatkan oleh konstitusi.

Dalam bab pembukaan UUD 45, empat tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

“Pak Presiden bekerja tanpa letih, secara tekun, untuk memastikan kebijakan yang tepat. Data-data yang ada digunakan sebagai acuan ilmiah agar manfaatnya langsung terasa oleh masyarakat. Insyaallah, ketekunan beliau akan terefleksikan dalam peningkatan angka harapan hidup, PNB per kapita, skor PISA, dan posisi Indonesia dalam menjaga ketertiban dunia. Kalau kita lihat esensinya (bukan superfisialnya), tampak jelas pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sudah berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan bernegara yang telah diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasar Pancasila sebagai leitstar atau bintang penuntun agar kita tak salah arah,” tutur Noudhy sebagaimana dilansir Antara.

Dalam siaran resmi PCO, Noudhy kemudian menjelaskan untuk tujuan pertama, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, penilaian terhadap kinerja pemerintah dapat merujuk kepada angka harapan hidup (AHH) Indonesia.

“AHH dipengaruhi oleh faktor faktor seperti keamanan negara, ketersediaan pangan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan untuk menyediakan tiga juta rumah layak huni, memastikan ketahanan dan kemandirian pangan serta melahirkan program MBG (makanan bergizi gratis). Selain itu, pemerintah memberikan layanan CKG (cek kesehatan gratis) bagi seluruh rakyat Indonesia sekaligus membenahi fasilitas rumah sakit dan mencetak tenaga kesehatan berkualitas. Semua program tersebut merupakan wujud nyata upaya pemerintah menjaga kesejahteraan dan kesehatan masyarakat Indonesia,” kata Noudhy.

Kemudian untuk tujuan kedua, yaitu memajukan kesejahteraan umum, Noudhy menyebut indikatornya ialah pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita.

“PNB per kapita menjadi tolak ukur utama Bank Dunia menentukan sebuah negara sudah maju atau belum. Sebagaimana kita ketahui, saat ini Presiden Prabowo fokus untuk memastikan daya beli masyarakat terjaga melalui kebijakan yang mendukung sektor ekonomi, seperti pendirian Danantara yang akan memberikan modal bagi pembangunan nasional dan mengurangi ketergantungan pada pihak asing," kata Noudhy.

Dia melanjutkan pemerintah juga saat ini mempersiapkan Koperasi Desa Merah Putih dan inisiatif lainnya yang bertujuan menciptakan jutaan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Terkait tujuan bernegara ketiga, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Noudhy menyebut Presiden Prabowo berencana merenovasi sekolah-sekolah, kemudian meluncurkan program seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan, serta meningkatkan kesejahteraan guru.

Kemudian, pemerintah juga menyediakan fasilitas seperti smart boarding di sekolah-sekolah dan program MBG untuk anak-anak adalah kerja nyata pemerintah untuk mencerdaskan generasi mendatang, termasuk dengan memperhatikan penggunaan gawai anak-anak di sekolah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas).

Terakhir, terkait tujuan keempat bernegara, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia, indikator untuk menilai kinerja pemerintah dapat merujuk kepada posisi Indonesia dalam konflik internasional atau peran dalam memelihara perdamaian
dunia.

“Presiden Prabowo aktif terlibat dalam forum internasional dan konferensi tingkat tinggi (KTT), menyuarakan pentingnya perdamaian dan menghentikan perang di Palestina, Ukraina, dan negara-negara lain yang terlibat konflik. Salah satu langkah signifikan yang diambil adalah merumuskan Solusi DMZ Prabowo untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina,” kata Noudhy.

Dia melanjutkan Indonesia juga menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui udara maupun laut, untuk rakyat Palestina di Gaza.